.webp)
Program Kementerian Pertanian (Kementan) di Aceh untuk pemulihan pasca bencana disebut sudah terealisasi di atas 50 persen. Sektor irigasi mencatat realisasi tertinggi mencapai 75,1 persen.
"Realisasi di atas 50 persen hingga akhir Agustus menunjukkan kerja keras semua pihak. Tetapi waktu yang tersisa di tahun 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan mutlak diperlukan agar target bisa tercapai," kata Kaposkowil Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonsturksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, sektor irigasi menunjukkan progres yang tinggi yaitu dari pagu Rp 147,47 miliar, realisasi anggaran sudah Rp110,68 miliar atau 75,1 persen. Jaringan irigasi tersier di 13 kabupaten/kota hampir rampung dengan realisasi 96 persen, sementara irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota mencapai 88 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara keseluruhan, program Kementan di Aceh dengan total pagu Rp 515,22 miliar telah terealisasi Rp272,37 miliar atau 52,9 persen. Optimasi lahan (Opla) untuk sawah rusak ringan mencatat realisasi Rp 91 miliar atau 58,46 persen di 16 kabupaten/kota. Program ini melibatkan perguruan tinggi seperti USK, Unimal, dan Unsam.
Rehabilitasi lahan sawah rusak sedang dengan anggaran Rp 200,42 miliar baru terealisasi Rp 64,34 miliar atau 32 persen. Kegiatan tersebut melibatkan kelompok tani dan TNI di Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.
Sementara pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di 13 kabupaten/kota mencatat realisasi Rp 6,34 miliar dari pagu Rp 11,66 miliar atau 54 persen. Pengerjaan fisik dilakukan di Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie Jaya, Abdya, Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Barat, dan Aceh Jaya.
"Kami berharap perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah terus bersinergi. Dengan kolaborasi lintas sektor, manfaat program ini akan segera dirasakan petani dan memperkuat ketahanan pangan Aceh," jelas Safrizal.
Mantan Pj Gubernur Aceh itu juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam kerja rehabilitasi dan rekonstruksi. "Ini penting, bukan hanya sebagai kewajiban memenuhi keterbukaan informasi publik, tapi dengan transparansi semua pihak bisa ambil bagian dalam kerja percepatan rehab rekon," ujar Safrizal.
