Arab Saudi Luncurkan Kartu Digital Mualaf Lewat Tawakkalna

Arab Saudi menghadirkan layanan digital terbaru berupa kartu "New Muslim" (Muslim Baru) yang terintegrasi dengan aplikasi Tawakkalna. Fitur ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menjadi mualaf atau memeluk agama Islam.

Melansir detikHikmah, layanan berbasis digital tersebut diluncurkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan sebagai bagian dari transformasi layanan keagamaan. Kehadiran sistem ini memungkinkan proses pernyataan masuk Islam dilakukan dengan lebih cepat dan praktis.

Peluncuran kartu digital itu dilakukan pada Minggu (26/7/2026) oleh Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan, Syekh Abdullatif Al Alsheikh, sebagai upaya memperluas layanan pemerintah berbasis digital. Melalui kartu Muslim Baru, setiap pemohon yang pengajuan masuk Islamnya telah disetujui akan secara otomatis menerima kartu tersebut.

Kartu digital itu tersedia di aplikasi Tawakkalna sehingga penerima dapat langsung mengakses identitas digitalnya tanpa harus menunggu penerbitan dokumen fisik. Berdasarkan laporan Khaleej Times, layanan tersebut juga dilengkapi dengan kode QR yang berfungsi untuk memastikan keaslian kartu sekaligus memverifikasi bahwa kartu tersebut diterbitkan secara resmi oleh otoritas yang berwenang.

Selain mempermudah proses administrasi, inisiatif ini juga mendukung peningkatan kualitas data sehingga mampu menghasilkan laporan dan statistik yang lebih akurat guna menunjang perencanaan serta pengambilan keputusan di Kerajaan.

Mengutip The Siasat Daily, layanan kartu Muslim Baru merupakan salah satu implementasi Visi Saudi 2030 yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Sistem tersebut telah terhubung dengan Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) untuk mendukung proses verifikasi otomatis serta pertukaran data antarinstansi.

Dengan integrasi tersebut, penerbitan kartu dapat dilakukan secara instan setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Layanan digital ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi bagi para mualaf, tetapi juga memperkuat tata kelola data pemerintah.

Melalui sistem yang saling terhubung, pemerintah dapat menyusun laporan dan statistik yang lebih akurat sebagai dasar dalam perencanaan maupun pengambilan kebijakan.