Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti berpandangan di tengah guncangan dan ketidakpastian geopolitik, kita bersyukur Presiden Prabowo dapat memimpin terciptanya situasi nasional yang kondusif. Situasi nasional yang bersatu, damai dan stabil, baik ekonomi dan politik adalah harga tidak ternilai yang patut kita syukuri ketika situasi di berbagai belahan dunia sedang kacau.
Dan sudah menjadi kewajiban moral kita tanpa terkecuali untuk menjaga situasi tersebut untuk keselamatan bersama.
Haris menggambarkan dalam upaya menjaga persatuan dan menjamin situasi damai dan stabil, Presiden Prabowo bersama Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahkan sering mengajak dialog dengan sejumlah kalangan yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
"Prof Dasco bahkan sering menghadiri forum-forum diskusi formal maupun informal dan mendengar langsung pandangan kritis dari berbagai kelompok yang berbeda spektrum. Sangat tidak beralasan jika ada pihak yang mengatakan pemerintah anti kritik dan anti dialog," ujar Haris dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).
Menurut Haris, baik Prabowo maupun Dasco, keduanya tidak menganut aliran politik "devide et impera", yang membenturkan secara horisontal masyarakat untuk tujuan memperkuat kekuasaan. Bahkan segala bentuk warisan konflik horisontal yang direkayasa di masa lampau, secara senyap telah diupayakan Presiden Prabowo untuk dihentikan.
Pancasila yang menjadi dasar filosofi bangsa kita memang berpedoman pada "peaceful management", manajemen persaudaraan, manajemen kerjasama dan gotong royong.
"Selaku pendukung pemerintah, kami mencermati dan mencoba memahami kritik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Beberapa diantaranya masih bisa dimaklumi karena terkait koreksi terhadap tata kelola program prioritas pemerintah, seperti tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan sejumlah program lainnya yang dinilai berpotensi menjadi sumber kebocoran baru yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo," ujar Haris.
Koreksi tersebut, menurut Haris telah didengar dan telah diakomodir oleh pemerintah, yang ditunjukkan dengan sejumlah perbaikan terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Prabowo telah memerintahkan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Naniek Deang untuk menginvestigasi dan telah menutup ribuan dapur MBG yang melakukan penyimpangan.
"Ini adalah bukti Presiden Prabowo tidak menutup mata dan telinga terhadap kritik dan koreksi terhadap tata kelola program pemerataan gizi nasional melalui MBG," tegasnya.
Haris membandingkan sejumlah program kerakyatan yang telah berjalan cukup lama seperti BLT, Bansos Beras, Subsidi Pupuk, Gas dan Solar subsidi, dan lainnya, masih saja terjadi penyimpangan tata kelola dan penyalahgunaan anggaran. Sehingga terus membutuhkan perbaikan tata kelolanya hingga hari saat ini.
"Apalagi program yang baru dirintis oleh Presiden Prabowo, dan baru berjalan satu tahun lebih, tentu kita akui belum sempurna dalam pelaksanaannya, masih membutuhkan perbaikan pada level tata kelola," jelas Haris.
Simak Video "Video: Aksi Mahasiswa RI di Tunisia Perkenalkan Indonesia Lewat Pameran Buku"
(afb/mjy)