.webp)
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumut dan 98 Resolution Network mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari pemberantasan korupsi hingga peningkatan anggaran pendidikan.
Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan politik bertajuk 'Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran'. Kegiatan ini berlangsung di Kota Medan, Jumat (26/6/2026).
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, mengatakan pernyataan tersebut merupakan respons atas dinamika politik nasional yang berkembang. Termasuk munculnya kritik dari sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa terhadap pemerintahan saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita coba mencermati dinamika politik yang terjadi belakangan ini atas beberapa kelompok masyarakat termasuk dari mahasiswa yang mempertanyakan kinerja presiden," kata Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, Jumat (26/06/2026).
Turman menjelaskan, jika mereka tidak akan masuk dalam ruang perdebatan atas dinamika itu. Namun dia menilai reformasi yang digulirkan aktivis 98 seperti penuntasan kasus korupsi dan kebijakan pro rakyat sudah menjadi representasi dari program kerja Prabowo.
"Kami tidak masuk dalam ruang perdebatan, tetapi ingin menyampaikan bahwa banyak cita-cita reformasi 1998 justru mulai diimplementasikan pada pemerintahan Presiden Prabowo," ucapnya.
Meskipun demikian, pihaknya bakal tetap mengawal kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Termasuk memberikan kritikan melalui kabinet Prabowo-Gibran.
"Kami sebagai aktivis 98 pendukung Presiden Prabowo akan mengawal kebijakan, mengawal pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, tapi di satu sisi kami akan tegas tetap mengkritisi seperti kami bisa menyampaikan kepada presiden melalui kabinetnya tetap melakukan perbaikan tata kelola," jelasnya.
Koordinator acara yang juga bagian dari Lintas 98 Sumut, Edison Marbun, mengajak seluruh pihak untuk introspeksi soal 28 tahun reformasi. Edison menyebutkan demokratisasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi maka yang ada hanya demokrasi semu.
"Selaku eksponen gerakan 98, kami mengajak seluruh pelaku reformasi untuk melakukan introspeksi, karena sepanjang 28 tahun reformasi memberikan kontribusi demokrasi politik masih terdapat kekurangan, karena jika demokratisasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi, maka yang terjadi sesungguhnya akan menjadi demokrasi semu. Apalagi ketika sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kelompok yang disebut serakahnomic, hal ini membajak demokrasi politik sekaligus hajat hidup rakyat banyak," sebut Edison Marbun.
Edison menuturkan demokrasi Indonesia berlandaskan sosio-demokrasi bukan liberal. Sehingga akses rakyat ke sumber kekayaan negara tidak boleh diabaikan.
"Sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, kami menegaskan bahwa sistem demokrasi kita harus berlandaskan Sosio-Demokrasi, bukan demokrasi liberal ala Barat yang hanya menjamin kebebasan di kotak suara namun mengabaikan akses rakyat terhadap sumber kekayaan negara," tuturnya.
Aktivis 98 yang hadir adalah Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Herianto, Nugroho Wicaksono, Victor A. Sinaga, Maruli Samosir, Jonni Silitonga, Charles Butar Butar, Ferdinan Tumanggor, Eky Raub, Indra, Hanafi, Indra Mada Ritonga, Yudhi Ramadhan, Batara Panjaitan, Mara Sakti Siregar, Suria Marlinta Sembiring, Maruli Wils Daryanto, Bendry Sagala, Usman Damanik, dan Indra Novindra.
Sita Harta Koruptor: Kami mendukung penuh langkah Presiden Prabowo menjalankan mandat reformasi "sita harta koruptor untuk subsidi rakyat". Hal ini dibuktikan melalui penyitaan uang korupsi Rp 13,25 triliun terkait CPO (Wilmar Group), penyitaan Rp 11,42 triliun terkait denda administrasi pelanggaran kawasan hutan, penyitaan Rp 920 miliar dan emas 51 Kg dari makelar kasus MA Zarof Ricar, serta pemberantasan mafia migas Riza Chalid. Uang sitaan tersebut ditegaskan oleh Presiden akan digunakan untuk membangun sekolah rakyat, kampung nelayan dan yang lainnya untuk kepentingan rakyat. Dan agar memberikan efek jera kami mendorong penegak hukum untuk menghukum koruptor MBG dengan hukuman yang berat, minimal penjara seumur hidup. Karena telah mengkhianati rakyat, negara dan kepercayaan yang diberikan oleh presiden prabowo.
Pemberantasan Korupsi dari Hulu: Pendekatan pemberantasan korupsi kini lebih progresif karena menyasar korupsi terhadap sumber pendapatan negara, korupsi pengelolaan SDA dan penyalahgunaan izin konsesi bukan sekadar korupsi belanja negara. Pemerintah telah mencegah kebocoran pendapatan melalui praktik miss-invoicing yang diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun dan transfer pricing sekitar Rp 75 triliun per tahun.
Penertiban Hutan dan Lahan: Sejalan dengan tuntutan reformasi agraria dan Pasal 33 UUD 1945, Presiden Prabowo telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 untuk menertibkan penguasaan hutan ilegal dan menagih denda administratif. Satgas PKH telah menyita 5.901.512,89 hektar lahan (terdiri dari 5,88 juta hektar sawit dan 12.371,58 hektar pertambangan) yang akan diredistribusi untuk dikelola rakyat melalui koperasi. Kami meminta kepada pemerintah untuk mendorong transparansi dalam pengelolaannya.
Mengawal Semangat Anti-Kebocoran: Kami menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan agar menjiwai semangat Presiden Prabowo dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 33. Para pengelola negara harus menjunjung efisiensi dan antikorupsi. Kami akan mengawal agar jangan ada yang menyalahgunakan niat baik Presiden dengan memindahkan kebocoran dari satu tempat ke tempat lain.
Dekonstruksi APBN: Presiden Prabowo telah mendekonstruksi struktur APBN sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan memastikan warga negara hidup sejahtera. Presiden merombak belanja koruptif dan dana transfer daerah yang mengendap (diperkirakan Rp 234 triliun), lalu mengalokasikannya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kami mengecam para pengkritik ber-mindset neoliberal yang menyebut program kerakyatan ini sebagai "membakar anggaran" dan mendistorsi pasar. Dengan terbongkarnya kasus Korupsi di BGN, Kami meminta untuk pemerintah secepatnya melakukan evaluasi tata kelolanya.
Peningkatan Anggaran Pendidikan: Kami menepis intrik yang menuduh anggaran pendidikan dikurangi demi program MBG. Anggaran pendidikan justru meningkat sesuai mandatory konstitusi 20 persen, di mana anggaran lingkup Kementerian naik menjadi Rp 116 triliun pada 2026. Belanja Pemerintah Pusat untuk pendidikan meningkat Rp 28,5 triliun pada 2026, termasuk tunjangan guru, beasiswa, BOS, PIP, dan KIP. Bahkan anggaran TKD Pendidikan naik Rp 6,7 triliun, biaya investasi pendidikan Rp 2,9 triliun untuk dana abadi pendidikan (LPDP, BLU, dana bergulir). Jadi jelas sumber dana MBG murni dari efisiensi TKD Non-Pendidikan yang turun Rp 233 triliun dari 2025 ke 2026.
Dukungan Kritis Melawan Neoliberalisme: Kami menghormati segala bentuk kritik terhadap pemerintah, dan Presiden Prabowo pun telah membuktikan diri terbuka terhadap koreksi dugaan penyimpangan tata kelola MBG. Namun, kami menilai ada anomali dalam gerakan sosial saat ini yang justru ber-mindset neoliberal yang mempersoalkan anggaran kesejahteraan dan menuduh penguatan BUMN sebagai motor penguatan ekonomi rakyat dituduh sebagai distorsi pasar. Dimana jika kita cermati Pidato Presiden Prabowo dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional yang ke 118 tentang dasar dan arah program dan kebijakan Pemerintah di forum paripurna DPR-RI. Dasar, arah dan pelaksanaannya sangat jelas ditujukan untuk membangun kemandirian ekonomi, mencegah kebocoran sumber kekayaan negara, memberantas korupsi dan menjadikan APBN sebagai alat mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, strategi gerakan sosial yang tepat saat ini adalah memberikan dukungan korektif (critical support) kepada Presiden Prabowo.
Persatuan Menghadapi Geopolitik: Dalam menghadapi tekanan geopolitik yang melemahkan ekonomi nasional, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan dalam suasana damai. Demokrasi politik yang telah dicapai harus menjadi alat untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan. Kami akan terus aktif membuka dialog untuk menjelaskan arah program strategis Presiden Prabowo sekaligus mengawal pelaksanaannya. Dan kami mendukung pemerintah untuk melanjutkan Program program Pro rakyat, seperti kampung nelayan, makan bergizi gratis, swasembada pangan, kopdes merah putih. Namun kami mengingatkan juga kepada pemangku kebijakan untuk membuat tata kelola program yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Simak Video "Video Indekstat: 79,2% Publik Puas pada Prabowo"
[Gambas:Video 20detik]
(niz/mjy)
