.webp)
Bupati Kabupaten Siak, Afni Zulkifli bakal menyurati Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta. Bukan tanpa alasan, Afni mengatakan banyak komplain terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya selama bulan Ramadan, selain itu komplain rantai pasok yang belum maksimal melibatkan petani lokal.
"Tidak masalah BGN tidak menyalurkan anggaran ke Pemda. Tapi pastikan bahwa setiap sen uang rakyat benar-benar sampai dengan baik dan bertanggungjawab," kata Bupati Afni, Sabtu (28/2/2026).
Afni mendapatkan laporan masih banyak SPPG di Siak menolak dan bahkan tak mau menerima hasil pertanian, serta hasil nelayan dari Kota Pusaka itu. Keluhan tersebut diterima langsung hampir setiap hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baru saja kemarin saat Musrenbang ada Penghulu/kades kami di Tualang melaporkan SPPG tak mau menyerap hasil ketahanan pangan lokal dan kalaupun ada yang menerima, harganya di luar nalar. Jadi bagaimana tanggungjawab BGN terhadap hal ini," kata Afni mempertanyakan.
Ditambah lagi, selama bulan Ramadan ini banyak menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tak masuk akal. Sebab, selalu ada keluhan masyarakat terkait menu yang diberikan kepada penerima MBG.
"Dalam sehari, kami menerima puluhan komplain terhadap menu SPPG selama Ramadan. Sangat tidak masuk akal ada SPPG yang bahkan memberikan menu sekali untuk tiga hari. Pisang atau jeruk ada yang sampai busuk-busuk. Agar-agar bau, tahu berjamur. Ini semua ada bukti-buktinya," kata Afni.
Demi mengawal keberhasilan program prioritas Bapak Presiden ini, Afni meminta BGN bisa membuka ruang pengaduan terkait menu yang disajikan ke masyarakat. Termasuk mengambil tindakan tegas dan melakukan pengawasan ketat di lapangan ke SPPG.
"Mohon BGN membuka kanal pengaduan terkait hal-hal seperti ini, dan mohonlah untuk responsif menindak tegas SPPG nakal begini. Kami Kepala Daerah ini selalu terima pengaduan rakyat, sementara rakyat belum tentu tau bahwa kami tak diberi kewenangan pada mega program ini. Sementara para penerima manfaat adalah anak-anak kami, bagian dari rakyat di bawah sumpah jabatan kami," kata Afni.
Terkait keluhan itu, Afni juga telah membuat pengaduan resmi kepada BGN Riau melalui WhatsApp Group. Selanjutnya surat resmi ke BGN pusat akan segera dikirimkan Afni sebagai bentuk keterbukaan informasi soal MBG.
"Selanjutnya kami akan bersurat resmi kondisi ini pada BGN. Jika tak kunjung ada perubahan, selaku Ketua Satgas Daerah, saya akan meminta BGN memfasilitasi pertemuan terbuka antara Yayasan, SPPG dan perwakilan penerima manfaat. Agar Pemda tidak kena getah rakyat marah, sementara baik Yayasan maupun SPPG tak melibatkan kami sama sekali," tegas Afni.
(ras/mjy)
