Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memuji upaya Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution yang ingin membuat Nias Utara terlepas dari status daerah tertinggal. Nias Utara sendiri menjadi satu-satunya daerah di wilayah barat dari 30 kabupaten berstatus daerah tertinggal di Indonesia.
Yandri mulanya menyebut dari 30 kabupaten tertinggal di Indonesia, sekitar 90 persen anggarannya masih bergantung pada transfer pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil.
"Hampir 90 persen pembiayaan daerah tertinggal bersumber dari transfer pusat. PAD-nya kecil, ruang fiskalnya terbatas. Karena itu intervensi pusat dan provinsi menjadi sangat penting," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis saat acara Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, di Jakarta, Rabu (25/2/2026),
Khusus Nias Utara, pemerintah pusat menilai daerah tersebut memiliki potensi besar, terutama di sektor perkebunan kelapa. Namun potensi itu belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan akses logistik.
"Potensinya luar biasa, kelapanya besar. Tapi kalau jalannya tidak ada, logistik terhambat, tentu pertumbuhan ekonominya tidak maksimal," katanya.
Di samping itu, dari delapan gubernur yang diundang dalam rapat strategis itu, hanya Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang hadir langsung, sementara tujuh gubernur lainnya diwakilkan.
Yandri menyebut kehadiran Bobby dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Sumut dalam mengawal percepatan pembangunan agar Nias Utara segera keluar dari daftar daerah tertinggal.
"Saya mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Sumatera Utara yang serius mengawal Nias Utara. Ini satu-satunya daerah tertinggal di wilayah barat Indonesia dan harus kita dorong bersama agar segera keluar dari status itu," ujar Yandri.
Simak Video "Video: Mendes PDT Dorong Percepatan Akses Internet untuk Ekonomi Desa"
(astj/astj)