.webp)
Jauh sebelum Indonesia memiliki Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Pematang Siantar telah mengenal sistem pendataan penduduk secara terstruktur. Praktik sensus ini dilakukan pada masa kolonial Belanda dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintahan kota saat itu.
Dalam buku Potret Simalungun Tempoe Doeloe: Menafsir Kebudayaan Lewat Foto, penulis Erond L. Damanik mencatat bahwa pada era kolonial terdapat kantor khusus di Siantar yang bertugas melakukan pendataan penduduk atau volkstelling.
"Pada era Belanda, kantor inilah yang melakukan sensus (volkstelling) penduduk seperti pada tahun 1930," tulis Erond L. Damanik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kantor pendataan tersebut memiliki fungsi yang mirip dengan lembaga statistik modern saat ini. Dari tempat inilah pemerintah kolonial memperoleh gambaran komposisi penduduk Kota Siantar, mulai dari jumlah populasi hingga kondisi sosial ekonomi warga.
Menurut Damanik, kantor ini juga secara berkala mengeluarkan laporan tahunan mengenai keadaan penduduk kota. Laporan tersebut mencakup berbagai indikator penting.
"Kantor ini mengeluarkan laporan berkala bersifat tahunan tentang keadaan penduduk kota dari segi populasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain," tulisnya.
Data yang dikumpulkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan kota. Dari sinilah arah pembangunan, pengaturan permukiman, hingga kebijakan sosial dirancang oleh pemerintah kolonial di Siantar.
Menariknya, kantor pendataan penduduk ini juga berkaitan erat dengan penataan kota berbasis etnis yang berkembang pada masa itu. Pemerintah kolonial mencatat pemukiman warga berdasarkan kelompok etnis, seperti Kampung Jawa, Kampung Karo, Kampung Mandailing, Kampung Toba, dan Kampung Simalungun.
"Pemukiman-pemukiman berbasis etnik merupakan kebijakan yang diteruskan kantor ini," tulis Damanik.
Jejak sistem sensus kolonial tersebut menunjukkan bahwa Siantar telah berkembang sebagai kota administratif penting sejak awal abad ke-20. Pendataan penduduk yang dilakukan secara sistematis menjadi fondasi tata kelola kota, jauh sebelum Indonesia merdeka dan membentuk lembaga statistik nasional.
A. Fahri Perdana Lubis, peserta maganghub Kemnaker di detikcom
(astj/astj)
