Bupati Siak Afni Dukung Peran Media sebagai Penghubung Daerah ke Pusat

Bupati Siak Afni Zulkifli menghadiri detikcom Regional Summit Riau dengan tema Bumi Lancang Kuning Menyongsong 2026: Kolaborasi Membangun dan Menjaga Lingkungan untuk Kemajuan di Pekanbaru. Afni mendukung peran media sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Kami mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh detikcom. Kami harapkan detikcom bisa menjadi makcomlang untuk berbagai kepentingan kepala daerah yang mungkin hari ini memiliki keterbatasan untuk bisa terhubung kepada para pemangku kebijakan di pemerintah pusat," kata Afni Zulkifli, Jumat (19/12/2025).

Afni menilai dengan profesionalisme media, berbagai persoalan dan kebutuhan daerah dapat tersampaikan secara objektif kepada pemerintah pusat. Afni melihat harapan tersebut telah terbukti melalui penyelenggaraan forum yang menghadirkan pemerintah, dunia usaha, hinggga akademisi.

"Kami yakin dengan profesionalisme media detikcom, kepentingan-kepentingan kami kepala daerah ini bisa tersampaikan ke para pemangku kebijakan di pemerintah pusat dan hari ini juga terbukti harapan kami itu bisa terwujud," ucapnya.

Bupati perempuan pertama Siak ini juga menyambut baik munculnya usulan agar kegiatan serupa tidak berhenti pada Regional Summit saja. Ia mendorong agar ke depan digelar forum khusus yang mempertemukan daerah-daerah penghasil migas di Indonesia untuk menyuarakan persoalan yang sama secara kolektif.

"Tadi ada usulan yang bagus, tidak cukup hanya dengan agenda detikcom Regional Summit hari ini, tetapi juga kalau bisa ada kegiatan lagi yang khusus mengumpulkan daerah-daerah penghasil migas di Indonesia," ungkapnya.

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah saat ini bukan semata kurangnya kreativitas atau inovasi. Ia menegaskan, daerah sudah sangat kreatif, namun terbentur oleh keterbatasan regulasi dan kewenangan yang berada di pemerintah pusat.

"Daerah dengan kondisi sekarang ini kalau diminta inovasi, rasanya sangat sudah kreatif. Tetapi kendala kita ini ada pada regulasi," bebernya.

Afni menilai, banyak kewenangan strategis yang tidak berada di tangan pemerintah daerah. Akibatnya, ketika daerah terus dituntut meningkatkan pendapatan, opsi yang tersedia kerap mengarah pada pajak daerah, yang pada akhirnya membebani masyarakat.

"Kalau dikejar terus ke pemerintah daerah, ujung-ujungnya kita ngejarnya pajak. Kalau ngejarnya pajak, yang akan kita sakiti adalah rakyat. Itu tidak mungkin," ucapnya.