.webp)
Pemerintah Aceh menyurati secara resmi UNDP (United Nations Development Programme) dan Unicef (United Nations Children's Fund) dua lembaga PBB untuk meminta bantuan penanganan bencana di 18 kabupaten/kota. Anehnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengaku tak tahu ada surat tersebut.
Surat Pemprov Aceh ke dua lembaga PBB awalnya diungkap Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA. Kedua lembaga itu dianggap punya pengalaman dalam membantu Aceh saat bencana.
"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad MTA dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus dilakukan atas supervisi Pemerintah Pusat. Saat ini tercatat 77 lembaga mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh.
Keikutsertaan lembaga beserta relawannya tersebut tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional serta keterlibatan relawan dam lembaga diperkirakan akan terus bertambah.
Beberapa lembaga disebut sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh seperti Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan beberapa lainnya.
"Atas nama masyarakat Aceh dan korban, gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini. Kehadiran lembaga dan relawan ini kita harapkan dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang berlangsung oleh institusi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas/OKP secara mandiri dan segenap masyarakat Aceh," jelasnya.
"Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, bangkit dari bencana ini," ungkapnya.
Surat Pemprov Aceh Diterima Unicef-UNDP
Unicef dan UNDP di Indonesia disebut sudah menerima surat resmi terkait permintaan tersebut. Surat permintaan bantuan itu pun tengah dikaji dua lembaga PBB tersebut.
"UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu 14 Desember. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery)," tulis Pusat Informasi PBB di Indonesia (UNIC) dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
Dalam keterangan itu disebutkan, Unicef juga telah menerima surat dari Pemerintah Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait. Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin pemerintah.
Sejak awal terjadinya banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Unicef, disebut telah bekerja secara erat dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat. Tim Unicef di Aceh juga disebut telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.
"Unicef tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait," lanjut keterangan tersebut.
PBB di Indonesia disebut terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak. Di lapangan, PBB disebut telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program-program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait.
"PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah," tambah keterangan itu.
Mualem Tak Tahu Ada Surat ke 2 Lembaga PBB
Mualem buka suara mengenai surat permintaan bantuan Pemprov Aceh ke UNDP dan Unicef. Ia mengaku tidak tahu adanya surat ke lembaga tersebut.
"Saya tidak mengerti, karena bukan kita yang buat. LSM yang buat," kata Mualem kepada wartawan usai penyerahan bantuan dari Menteri Sosial di Halaman Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).
Ketika wartawan menjelaskan bahwa itu permintaan resmi Pemerintah Aceh, Mualem tetap mengaku tidak mengetahuinya. "Itu di luar kewenangan kita, saya tidak tahu," jelasnya.
Mualem kembali menegaskan tidak mengetahui adanya surat itu ketika di wawancara ulang saat hendak meninggalkan kantor gubernur. Menurutnya, surat disampaikan ke LSM yang ada di Aceh.
"Saya tidak tahu. Saya gak tau apa-apa. Bukan ke PBB tapi LSM yang ada di Aceh," ujarnya.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA yang berada di samping Mualem memberikan klarifikasi. Menurutnya, Pemerintah Aceh menyurati lembaga-lembaga yang ada di Indonesia dan bukan ke PBB.
Dia mengakui Pemerintah Aceh menyurati Unicef, dan UNDP. Kedua lembaga itu disebut masih ada program di Aceh.
"Itu lembaga yang masih ada program di Aceh. Gubernur berharap mereka turut membantu pemerintah pusat untuk masalah penanganan bencana," ujar MTA.
Lihat juga Video: Keren Nih! Wujud Drone buat Penanganan Bencana Karya Pelajar SMA
