Banjir dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November lalu. Ulama Aceh mendesak Presiden Prabowo Subianto menerapkan bencana itu sebagai bencana nasional.
Desakan itu muncul pasca ulama Aceh menggelar muzakarah dengan tema 'Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah: Membangun Keseragaman Masjid sebagai Wadah Pemersatu Ummat dalam Bingkai Ahlusunnah wal Jama'ah'. Muzakarah berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh Minggu 14 Desember 2025 kemarin.
"Ulama meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh serta wilayah terdampak lainnya seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Teungku Faisal Ali dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penetapan bencana nasional itu disebut untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka ruang bantuan kemanusiaan yang lebih luas, termasuk dari masyarakat internasional secara terkoordinasi, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Teungku Faisal menjelaskan, ulama Aceh juga mendorong Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota se-Aceh untuk melakukan revisi anggaran demi menyesuaikan dengan kegiatan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. Ulama disebut memahami keterbatasan pemerintah daerah dalam menghadapi skala bencana yang besar.
"Oleh karena itu, muzakarah ini mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius, dukungan anggaran, serta langkah-langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan yang terjadi," ujar Teungku Faisal.
Ulama Aceh juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan mengusut secara serius para pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana, serta menindak mereka secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Teungku Faisal juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Aceh untuk bersatu, saling tolong-menolong, bahu-membahu membantu saudara-saudara yang terdampak musibah sebagai wujud ukhuwah Islamiyah dan kemanusiaan.
"Meminta kepada Gubernur Aceh Muzakkir Manaf dan bupati/wali kota se-Aceh untuk menyusun blueprint pembangunan Aceh berkelanjutan pasca bencana hidrometeorologi yang terintegrasi, berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah," jelasnya.
Ulama Aceh juga membuat rekomendasi yang diteken sejumlah ulama di antaranya Teungku Faisal, Imam Masjid Raya Baiturrahman Abu Muhammad Ali, pimpinan Dayah Umul Ayman Tgk H Muhammad Nuruzzahri, Ketua PB Himpunan Ulama Dayah Aceh Dr Tgk Anwar Usman dan lainnya.
Simak Video "Video Prabowo Buka Suara soal Status Bencana Nasional di Sumatera"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)











































