Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menarget ketahanan pangan di Riau mandiri alias non-APBD. Salah satu caranya melibatkan pembiayaan APBN dan swasta.
Target itu disampaikan saat jadi keynote speaker talkshow dengan tema 'Strategi Menciptakan Ketahanan Pangan Non APBD yang Dapat Meningkatkan PAD Riau-Peluang dan Tantangan Optimalisasinya'. Bahkan talkshow juga dilaksanakan secara hibrida di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.
Syahrial Abdi menilai isu ketahanan pangan merupakan isu strategis di tingkat nasional maupun daerah. Provinsi Riau sendiri punya sumber daya alam yang melimpah, namun masih menghadapi paradoks ketahanan pangan.
"Kita masih punya kawasan hutan yang luas dengan berbagai macam isu di sana, seperti perkebunan dan tentunya dari sisi pertanian. Kemudian, belum optimalnya produksi pangan lokal, masih terdapat daerah rentan pangan dan ketergantungannya kita dari daerah lain seperti Sumbar dan Sumut termasuk dinamika inflasi pangan yang masih memerlukan penguatan pengendalian," kata Syahrial Abdi.
Dalam periode tahun 2024 Provinsi Riau menghasilkan produksi pangan strategis beras 127.439 ton atau sekitar 22 persen, cabe 9.047 ton atau sekitar 29 persen, telur 5.548 ton atau sekitar 10 persen. Kemudian, Daging ruminansia 20.369 ton atau sekitar 70 persen dan daging unggas 64.245 ton atau sekitar 68 persen dari konsumsi pangan yang akan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
"Ketergantungan pasokan dari daerah lain menjadikan Provinsi Riau rentan pangan dan fluktuasi harga. Isu terkait dengan inflasi kita yang tinggi beberapa waktu terakhir karena penyumbang tertingginya dari cabai," katanya.
Selanjutnya, Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Riau menunjukkan progress semakin meningkat dengan pertumbuhan 2,14 persen dari status "agak tahan" dengan skor 63,37 (2019) meningkat menjadi 'tahan pangan' pada tahun 2024 dengan capaian skor 70,42.
Dalam kesempatan itu, Syahrial Abdi juga menyampaikan tantangan dan masalah yang dihadapi pada aspek ketersediaan itu bisa dilihat dari produksi pangan lokal masih rendah akibat keterbatasan lahan seperti LBS (Lahan Baku Sawah) hanya 59.181 Hektar dan produktivitasnya masih rendah.
"Kondisi irigasi belum optimal, penerapan teknologi, keterbatasan sarana produksi seperti benih,pupuk dan alsintan, perubahan iklim ekstrem seperti banjir dan kekeringan, menurunnya animo petani seperti biaya produksi tinggi dan harga jual rendah juga termasuk transformasi kelembagaan petani yang belum optimal [regenerasi petani]," ujar Syahrial.
Selain itu, pada aspek keterjangkauan, pihaknya merasa masih adanya daerah yang rentan pangan akibat masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah, serta akses infrastruktur yang masih belum memadai. "Untuk di aspek pemanfaatan sendiri masih terdapat masyarakat yang kekurangan gizi, stunting, angka kematian balita, angka harapan hidup," katanya.
Simak Video "Video: Capaian Polri dalam Setahun Pemerintahan Prabowo di Sektor Pangan"
(ras/afb)