Sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat (Sumbar) dilanda bencana banjir dan longsor. Pemerintah pun didesak untuk menetapkan peristiwa yang terjadi di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional.
Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) , Edy Kurniawan, menjelaskan beberapa alasan terkait hal itu. Ia menyebut sudah banyak riset yang menyebut bahwa salah satu penyebab dominan dari bencana ini adalah kesalahan dalam tata kelola hutan.
"Sehingga memang sangat logis tragedi ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Agar pemerintah pusat yang seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab melakukan pemulihan dalam tragedi ini," ujar Edy dalam koferensi pers, Minggu (30/11/2025).
Ia mengatakan, dengan ditetapkannya sebagai bencana nasional, pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas kesalahan tata kelola hutan tersebut.
"Ini ibaratnya yang dapat untungnya dalam mengelola hutan itu pemerintah pusat tapi yang dapat imbasnya, korbannya adalah masyarakat dan pemerintah daerah," tambahnya.
Edy menyebut, pihaknya juga menyayangkan respons menteri kehutanan terkait video yang beredar yang menunjukkan banyaknya kayu gelondongan terbawa arus banjir.
"Menteri kehutanan justru terkesan menghindar dari tanggung jawab misalkan beberapa video kayu gelondongan direspons oleh Menhut bahwa itu kayu beberapa bukan dari ilegal logging," katanya.
Dikatakannya, sesuai mandat konstitusi, pengelolaan Sumber Daya Alam harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ia menilai pemerintah gagal dalam menjalankan amanat tersebut.
"Ini menunjukkan kementerian gagal menjalankan mandat konstitusi. Alih-alih digunakan untuk melindungi ruang hidup warga, justru digunakan untuk memberikan ruang untuk kegiatan ekstrativisme dan praktis meminggirkan kepentingan dan keselamatan publik," ungkapnya.
Simak Video "Video Cak Imin soal Kemungkinan Status Bencana Nasional di Sumatera"
(astj/astj)