Koordinator MAKI Boyamin Saiman menanggapi peristiwa OTT Gubernur Riau Abdul Wahid. Ia kemudian mengungkit biaya politik kepala daerah yang sangat mahal.
Abdul Wahid sendiri merupakan Gubernur Riau ke-4 yang terjerat korupsi. "Penyebab utama kepala daerah itu karena, biaya politik tinggi, yaitu untuk menuju kepala daerah itu dana kampanye," ujarnya dikutip detikNews, Jumat (7/11/2025).
Tidak hanya kampanye yang membutuhkan dana besar. Calon kepala daerah sudah harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit untuk mendapatkan rekomendasi atau dukungan partai politik.
"Dana juga mendapatkan rekomendasi dari partai politik itu juga tidak gratisan, maka dia sangat banyak (biaya) untuk menuju kepala daerah," ungkapnya.
Dia mengatakan akibatnya, banyak kepala daerah yang telah terpilih berupaya untuk mengembalikan modal awalnya. Salah satu caranya, kata dia, dengan melakukan praktik korupsi.
"Apa yang terjadi? Kalau toh dia orang kaya pun harus balik modal, minimal, apalagi dalam kasus Riau ini diduga juga ingin lebih kaya raya, maka otomatis potensi untuk korupsi itu besar. Jadi kuncinya itu membuat politik tidak berbiaya tinggi," ujar dia.
Boyamin mengusulkan agar gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat untuk mencegah adanya praktik korupsi. Terlebih, menurutnya, gubernur bukan bagian otonomi daerah sesuai UUD 1945.
"Maka jabatan gubernur ya dihilangkan saja dari sisi pilkada, maksudnya tanpa pilkada, saran saya gubernur ditunjuk pemerintah pusat yang ada di daerah," katanya.
"Jadi artinya ditunjuk aja kaya penjabat (pj) gubernur kemaren, rata-rata malah bagus selama 2 tahun itu, relatif nggak ada yang korupsi dan menjalankan pemerintahannya dengan baik, mengurus anggaran dengan baik, membuat tata kelola pemerintahan yang baik juga gitu," sambungnya.
Simak Video "Video: Alasan KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka Padahal Ditangkap Senin"
(astj/astj)