Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa realisasi APBD hingga kuartal-III 2025 masih, termasuk di Pemprov Sumut ada menyimpan sebesar Rp 3,1 triliun. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution pun membantah data tersebut.
"(Rekening Kas Uang Daerah) RKUD kita cuma satu ya, itu Bank Sumut, hari ini saldonya di sana ada Rp 990 miliar," kata Bobby Nasution di Kantor Gubsu, Selasa (21/10/2025).
Meskipun demikian, Bobby mengaku bakal mengecek soal data tersebut. Namun ia menegaskan jika saldo Pemprov Sumut hanya Rp 990 miliar.
"Nanti coba apakah kami salah input atau seperti apa yang disampaikan Pak Menteri Rp 3,1 triliun nanti akan kita lihat lagi, namun di hari ini di rekening silahkan dicek itu terbuka, RKUD kita Rp 990 miliar," ucapnya.
Bobby menjelaskan jika Rp 990 miliar itu belum terserap karena adanya beberapa pekerjaan yang belum dibayar. Termasuk juga P-APBD Sumut belum dievaluasi Kemendagri sehingga belum bisa dilaksanakan.
"Itu pun untuk pembayaran beberapa kegiatan dan juga karena P itu dari Kemendagri evaluasi belum turun, jadi beberapa kegiatan masih terhold sehingga belum terjadi pembayaran," jelasnya.
Ia berjanji bakal segera merealisasikan sehingga segera terserap lebih cepat. Bobby optimis realisasi APBD 2025 mencapai 90-an persen.
"Realisasi kita inginkan segera, yang mana sudah bisa dilaksanakan, dikerjakan, kita kerjakan, yang sudah selesai segera kita bayarkan. Realisasinya dari P-APBD kemarin setelah perubahan mudah-mudahan bisa di angka 90-an persen," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 masih lambat. Padahal, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat.
Purbaya menerangkan bahwa realisasi belanja yang lebih lambat ini membuat dana daerah menumpuk di perbankan. Ia menyebut setidaknya ada dana mengendap hingga Rp 234 triliun di bank.
"Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
Purbaya pun berpesan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) serta tim pengelola dana agar mengelola dana dengan bijak. Ia menyarankan agar penyimpanan dana dilakukan secukupnya dan tidak membiarkan dana mengendap terlalu lama.
Simak Video "Video Menkeu Purbaya Pilih Genjot Ekonomi Tanpa Tambah Utang Besar"
(afb/afb)