Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan melakukan penutupan atau 'shutdown' setelah Partai Republik dan Demokrat di Kongres gagal menyepakati rencana belanja negara baru, memaksa pemerintah federal melakukan pembatasan dan penghentian kegiatan, hingga merumahkan pekerja non-esensial. Keputusan akan membuat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pegawai pemerintah federal Amerika Serikat.
Dikutip detikFinance dari BBC, keputusan 'shutdown' diambil pada Rabu 1 Oktober 2025 lalu. "PHK massal terhadap pegawai federal AS akan segera terjadi dan dapat mengakibatkan orang-orang kehilangan pekerjaan secara permanen dalam beberapa hari ke depan," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Di Amerika, pemerintah federal bisa saja mengalami penutupan ketika Kongres gagal menyepakati besaran anggaran operasional pemerintahan sebelum tahun fiskal dimulai. Dalam hal ini, batas waktu persetujuan anggaran operasional pemerintah Federal AS berakhir September kemarin.
"Para anggota parlemen saling menyalahkan atas penutupan tersebut, yang pertama selama hampir tujuh tahun, yang mengakibatkan ribuan pekerja diberi cuti tanpa bayaran," tulis BBC dalam laporannya.
Hingga hari kedua penutupan pemerintahan Trump ini, kedua partai tidak menunjukkan tanda-tanda akan saling berkompromi dalam pemungutan suara berikutnya untuk menetapkan anggaran belanja baru. Jika kondisi ini terus berlarut-larut, ratusan ribu pekerjaan terancam kena PHK permanen dan berisiko merugikan ekonomi AS miliaran dolar dalam bentuk hilangnya produksi.
Ketidaksepakatan penetapan anggaran belanja yang berujung pada shutdown ini bermula saat Partai Demokrat selaku oposisi ingin mengamankan jaminan pendanaan perawatan kesehatan sebelum mereka menyetujui APBN baru. Dalam hal ini mereka membiarkan pemerintahan tutup sementara dalam upaya bernegosiasi untuk 'menyelamatkan' tunjangan kesehatan bagi warga Amerika berpenghasilan rendah.
Sayang, upaya Partai Demokrat bernegosiasi dengan Partai Republik terkait pemberian tunjangan ini sejauh ini tidak berhasil. Membuat Senator asal Demokrat, Chuck Schumer, menuduh Partai Republik mencoba 'menindas' mereka untuk segera menerima rencana belanja negara baru dengan rencana PKH massal PNS federal sebagai 'sandera'.
"Mengapa mereka memboikot negosiasi? Saya belum pernah menyaksikan hal seperti ini seumur hidup saya. Intinya, pemerintah akan terbuka ketika Partai Republik serius berbicara dengan Partai Demokrat," ujar Senator Chris Murphy asal Partai Demokrat dari Connecticut.
Simak Video "Video Heboh Gudang Garam Dilanda Isu PHK Massal"
(astj/astj)