.webp)
Aksi rombongan Gubernur Sumut Bobby Nasution menghentikan truk dan meminta mengganti pelat BL yang digunakan menjadi pelat BK atau BB jadi sorotan. Berikut sederet pernyataan Bobby terkait hal itu.
1. Bantah Ada Sentimen
Bobby merespons dan menjelaskan soal video viral yang mendapat tanggapan dari netizen tersebut di rapat paripurna DPRD Sumut. Ia membantah sikap Pemprov Sumut dalam video tersebut merupakan sentimen terhadap daerah tertentu dalam hal ini Provinsi Aceh. Sebab dalam video yang beredar, Asisten Administrasi Umum Setda Sumut Muhammad Suib memberhentikan sebuah truk plat BL yang merupakan pelat nomor kendaraan wilayah Aceh.
"Bukan sentimen terhadap suatu wilayah di Indonesia, tapi seluruh wilayah atau perusahaan yang ada di Sumatera Utara harus menggunakan pelat BK atau pelat BB untuk mengoperasikan pengangkutan hasil buminya yang ada di Sumatera Utara," kata Bobby di gedung DPRD Sumut, Senin (29/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bobby menegaskan aturan semua kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumut wajib pelat BK-BB rencananya akan diterapkan tahun 2026 dan bakal menyasar seluruh pelat yang bukan BK maupun BB. Tidak hanya pelat BL.
2. Bukan Sasar Kendaraan yang Melintas
Bobby juga mengatakan pihaknya akan menerapkan aturan untuk setiap kendaraan perusahaan yang beroperasional di Sumut wajib menggunakan pelat Sumut yakni BK atau BB. Ia mengatakan aturan itu tidak berlaku untuk kendaraan yang sekadar melintas di wilayah Sumut.
"Bukan untuk yang melintas tapi untuk perusahaan yang beroperasional (di Sumut)," jelas Bobby lagi.
3. Upaya Tingkatkan PAD
Aturan ini, kata Bobby, diterapkan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sumut tanpa menambah beban pajak ke masyarakat. Untuk diketahui, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan primadona Sumatera Utara dengan nominal lebih kurang 1,7 triliun. Menurut Bobby, jalan di Sumut banyak yang rusak dan masyarakat mendesak Pemprov Sumut agar dilakukan perbaikan jalan.
"Seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah daerah, termasuk di Sumatera Utara, memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD yang lebih kuat, pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat terwujud," ujarnya
4. Bantah Tilang Truk Pelat BL
Dalam kesempatan itu, Bobby juga membantah pihaknya melakukan penilangan atau penindakan terhadap truk berpelat BL tersebut. Bobby mengaku hanya menginformasikan rencana penerapan aturan baru tersebut kepada sopir.
"Kita tidak ada melakukan penilangan, tidak ada melakukan penindakan, hanya menyampaikan tolong sampaikan ke bos tersebut," kata Bobby Nasution.
5. Sebut Daerah Lain Sudah Terapkan Aturan Serupa
Bobby juga menyebut sejumlah daerah lain telah menerapkan aturan serupa di antaranya Jawa Barat, Riau, Kalbar dan Kalteng. Ia pun mempertanyakan kenapa di Sumut jadi heboh.
"Ini aturan sudah banyak dilakukan, bukan hanya di Sumut. Tetangga kita yang paling dekat Riau sudah melaksanakan ini, habis itu di Jawa Barat, Kalbar, Kalteng, dan di kita kenapa heboh, dan ini bukan hanya pelat BL kebetulan yang lewat di situ pelat BL, ini kita hanya mensosialisasikan," ungkapnya.
6. Data Perusahaan Tak Pakai Pelat BK/BB
Saat ini Pemprov Sumut juga telah mendata perusahaan yang tidak menggunakan pelat BK/BB yang beroperasi di Sumut. Pihaknya juga telah menyiapkan aturan terkait penerapan yang akan dilaksanakan tahun 2026 itu. Nantinya akan dilakukan sosialisasi yang lebih masif terkait aturan tersebut.
"Sedang di data perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sumatera Utara, beroperasi di Sumatera Utara, tetapi menggunakan kendaraan operasionalnya di luar pelat BK disosialisasikan untuk menggantikan pelatnya menjadi pelat BK karena pajaknya nggak masuk (ke Sumut)," tutupnya.
7. Minta Masyarakat Tak Khawatir
Bobby juga meminta masyarakat agar tidak khawatir terkait kebijakan tersebut. Ia mengatakan kebijakan itu bukan untuk membebani masyarakat.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir. Kebijakan ini tidak ditujukan untuk membebani rakyat, melainkan untuk memastikan hasil bumi dari tanah kita benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Sumatera Utara," tuturnya.
(nkm/nkm)
