.webp)
Ketua DPP PDIP Said Abdullah membantah pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad hingga Mensesneg Prasetyo Hadi terkait amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto ke Hasto Kristiyanto. Said menyebut hal itu bukan karakter PDIP.
Mulanya Said menyebut pertemuan Dasco dan Megawati tidak ujug-ujung. Semua sudah terencana.
"Nggak, nggak ada transaksional sama sekali, sudahlah. Bahwa Pak Dasco hadir kemarin itu kan prosesnya tidak sat set, sat set Pak Dasco datang," kata Said di Nusa Dua Bali Convention Center, Jumat (1/8/2025) dikutip detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said menjelaskan itu untuk menjawab spekulasi soal amnesti bersyarat lantaran pertemuan Megawati dengan pihak Gerindra serta perwakilan pemerintah. Ia juga menepis anggapan bahwa kongres PDIP dikaitkan dengan sesuatu yang transaksional.
"Tapi marilah jangan kemudian karena Pak Dasco datang, ada amnesti, kita hari ini kongres seakan-akan isinya transaksional, jauh dari itu. Itu bukan karakter di PDI Perjuangan, bukan karakter Ibu Megawati," ujar Said.
Ia tak mengetahui sosok yang menginisiasi pertemuan Megawati bersama Dasco dan Prasetyo Hadi. Said menyebut tak terlibat langsung di dalamnya. "Kalau inisiatifnya saya belum tahu, karena saya tidak terlibat langsung, saya minta maaf," katanya.
Diketahui, Dasco bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dasco pun membagikan momen kebersamaan dalam pertemuan tersebut.
Dilihat dalam unggahan akun Instagram Dasco, Kamis (31/7), terlihat mereka berkumpul di dalam sebuah ruangan. Dalam pertemuan itu ada pula Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Mensesneg sekaligus Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi.
Dasco menggambarkan pertemuan tersebut sebagai bentuk merajut persaudaraan. "Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan," tulis Dasco dalam unggahannya.
Momen ini diunggah Dasco tak lama setelah dirinya mengumumkan persetujuan DPR RI atas pertimbangan Presiden memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pada Kamis malam, DPR RI dan pemerintah menggelar rapat konsultasi membahas pertimbangan presiden terkait pemberian amnesti hingga abolisi, salah satunya amnesti untuk Hasto Kristiyanto.
(astj/astj)
