.webp)
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Azhar Simanjuntak mengakui adanya kartel dalam pengelolaan haji di Indonesia. Ia pun menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan haji harus bebas korupsi dan akuntabel.
"Karena memang ada fakta bahwasanya pengelolaan haji itu ada kartel," ujar Dahnil usai melepas keberangkatan jemaah haji kloter 13 Embarkasi Padang, Senin (26/5/2025).
Eks Ketum Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan kartel haji tidak hanya terjadi di dalam negeri, tapi juga di luar negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada kartel haji baik di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, itu yang perlu dibersihkan dan dituntaskan," ujar Dahnil.
Untuk itu, BP Haji akan fokus bagaimana biaya haji ke depannya murah dan pelayanan yang berkualitas. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada BP Haji agar dapat mengelola haji bebas dari praktek korupsi, manipulasi dan sebagiannya.
"Badan Haji harus menjadi institusi setingkat kementerian yang wajahnya itu integritas. Ke depan pengelolaan haji itu kata Pak Prabowo harus bebas korupsi, transparan, akuntabel," katanya.
Menurutnya, tahun ini menjadi untuk evaluasi terhadap pengelolaan haji. Karena tahun berikutnya, pengelolaan haji sepenuhnya menjadi tanggung jawab BP Haji, buka Kementerian Agama.
"Apa-apa yang baik yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama tentu kami lanjutkan. Supaya lebih baik. Apa-apa yang kurang baik, ya kami evaluasi dan kami pastikan supaya bisa berjalan baik. Itu pertama," ungkapnya.
"Setahun ini momentum kami melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian kedua, banyak hal, mulai dari pengelolaan secara keseluruhan sampai hal-hal teknis," katanya lagi.
Pengelolaan Haji Hanya Fokus Ritual
Dahnil menambahkan pengelolaan haji selama ini seperti Event Organizer (EO) dan hanya fokus pada pengelolaan ritual haji saja. Padahal, kata dia, di luar itu ada potensi untuk pengembangan ekonomi haji.
"Selama ini kan hanya fokus pada pelaksanaan ritual haji saja dan tidak berkelanjutan saat tidak ada pelaksanaan ibadah haji," katanya.
Ia mengungkapkan, BP Haji akan menyusun rumusan untuk pelaksanaan haji yang berkelanjutan serta menjaga ekonomi haji. Hal ini merupakan visi baru sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi kami akan fokus juga kepada pengembangan ekonomi haji. Kemudian fokus kepada pengembangan atau pemaknaan haji sebagai instrumen kebangsaan," katanya.
"Makannya kami memiliki 3 visi disebut tri sukses haji: sukses ritual, sukses ekosistem, ekonomi haji, sukses peradaban dan keadaban haji. 3 hal ini," lanjut dia.
Selain soal ekonomi haji, hal yang menjadi fokus juga adalah soal biaya haji yang diminta Presiden Prabowo Subianto agar turun lagi.
"Hal yang paling krusial itu hal-hal bersifat teknis, terutama Instruksi Presiden biaya haji harus turun lagi. Setelah kami kaji selama 7 bulan ini sangat memungkinkan. (Tapi) Kami belum berani dapat angkanya," tambahnya.
(astj/astj)
