.webp)
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, baru-baru ini memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang dari Indonesia yang masuk ke negaranya. Kebijakan ini sontak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha ekspor, termasuk para eksportir di Batam.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam menyatakan bahwa hingga kini pemerintah masih memetakan dampak tarif impor AS. Banyak eksportir di Batam masih bingung karena belum ada kejelasan soal jenis barang yang terdampak, padahal hampir semua produk ekspor berpotensi terkena imbas kebijakan tersebut.
"Ini tarif resiprokal. Artinya, AS mengenakan tarif karena Indonesia juga selama ini memberlakukan tarif terhadap barang-barang dari AS," kata Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, Kamis (4/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rafki mengatakan meskipun Indonesia tidak dikenai tarif setinggi Vietnam atau Thailand, angka 32% tetap menjadi beban yang signifikan, terutama di tengah kondisi perlambatan ekonomi dan tekanan fiskal yang sedang berlangsung. Menurutnya data menunjukkan nilai tukar rupiah telah terdepresiasi sebesar 2,81% secara year-to-date (YTD), sementara pasar saham mengalami penurunan sebesar 8,04% sepanjang tahun ini.
"Bagi Indonesia pengenaan tarif ini akan terasa sangat menyulitkan karena pasar ekspor kita ke AS masih sangat bergantung pada barang-barang padat karya seperti tekstil, sepatu, dan furnitur sektor yang paling sensitif terhadap tarif," ujarnya.
Menurut Rafki jika pemerintah Indonesia tidak segera mengambil strategi baru atau pergeseran strategi maka hal itu akan berdampak pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga penurunan daya beli masyarakat.
"Jika tidak segera ada pergeseran strategi, ancaman PHK dan penurunan daya beli akan semakin nyata," Ujarnya.
Rafki menekankan pentingnya langkah cepat dari pemerintah Indonesia untuk merespons kebijakan Presiden Trump. Salah satu solusi yang diajukan adalah melakukan negosiasi ulang dengan pihak AS terkait produk-produk yang selama ini dikenakan tarif, dan menukarnya dengan pembebasan bea masuk untuk produk ekspor unggulan Indonesia, khususnya dari sektor padat karya.
"Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah antisipatif merespon kebijakan tarif Trump ini," ujarnya.
Rafki menyebut selain itu, diversifikasi pasar juga menjadi solusi jangka panjang. Beberapa pelaku usaha di Batam, sudah mulai melirik pasar alternatif seperti Afrika dan mendorong upaya peningkatan konsumsi produk lokal di dalam negeri.
"Kita ini negara besar, dengan jumlah penduduk yang besar pula. Jika kita bisa mendorong kemandirian dan memperkuat permintaan domestik, kita akan lebih tahan terhadap guncangan global seperti ini," ujarnya.
Rafki berharap pemerintah bertindak cepat dan tepat. Sebab, banyak eksportir kini berada dalam kondisi penuh ketidakpastian.
"Kita tunggu langkah konkret dari pemerintah. Yang jelas, situasi saat ini membuat banyak pelaku usaha ketar-ketir," pungkasnya.
Baca selengkapnya di halaman berikut...
Terpisah Ketua Kadin Kepri Maruf Maulana menekankan perlunya langkah cepat dan konkret dari pemerintah, terutama Pemprov Kepri, BP Batam, dan seluruh stakeholder terkait. Ia menilai sudah saatnya pemerintah duduk bersama dengan pelaku usaha untuk membahas strategi baru dan mencari terobosan dalam menghadapi tantangan ini.
"Pertama-tama, kita perlu mengevaluasi perusahaan-perusahaan di Batam yang selama ini orientasi ekspornya ke Amerika Serikat. Banyak dari mereka masuk ke Batam karena mengincar fasilitas bebas bea masuk. Sekarang, dengan kebijakan baru dari Trump, mereka terkena imbasnya," kata Ma'ruf.
Maruf menambahkan, pemerintah harus mempertimbangkan insentif bagi dunia usaha agar tetap bertahan di tengah tekanan global ini.
"Misalnya penurunan biaya operasional seperti tarif Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang sebelumnya sudah sempat naik. Kami berharap tarif itu bisa dikembalikan seperti semula. Selain itu, percepatan proses perizinan menjadi kunci. Sekarang banyak investasi masuk ke Kepri, termasuk proyek strategis nasional (PSN), tapi belum semua mendapatkan kemudahan birokrasi yang diperlukan," ujarnya.
Maruf juga menyoroti pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah dan pelaku usaha, khususnya perusahaan-perusahaan di kawasan industri seperti Wiraraja, Panbil, Tunas, dan Citra Tubindo, yang barang produksinya banyak diekspor ke AS.
"Jangan hanya bergantung pada pasar Amerika. Kita harus mulai membuka peluang baru, salah satunya ekspor listrik ke Singapura. Kepri memiliki potensi besar di sektor energi terbarukan, dan ini bisa jadi solusi jangka panjang," tambahnya.
Baca juga: Trump-Zelensky Cekcok di Gedung Putih! |
Ma'ruf turut menyinggung persaingan dengan negara-negara lain di kawasan seperti Vietnam, yang kini juga terdampak kebijakan tarif AS.
"Vietnam saja sekarang mulai kewalahan. Indonesia ini sebenarnya sudah punya paket lengkap, tapi kalau tidak berbenah terutama soal birokrasi dan perizinan yang masih berbelit, kita bisa kehilangan momentum," tegasnya.
Dengan kondisi global yang penuh tantangan, Ma'ruf mengingatkan bahwa percepatan, kepastian, dan keberanian dalam mengambil kebijakan strategis adalah kunci agar Batam dan Kepri tetap menjadi destinasi investasi unggulan Indonesia.
"Kalau kita tidak berbenah sekarang, kita akan kehilangan momentum," ujarnya.
Simak Video "Video: Trump Turunkan Tarif Impor RI Jadi 19%"
[Gambas:Video 20detik]
(afb/afb)
