.webp)
Pemerintah melalui Kemensos tengah mematangkan konsep penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Rencananya program ini akan diluncurkan pada Juli 2025 atau tahun ajaran baru 2025-2026.
Dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Senin (10/3), di Istana Merdeka Jakarta, jajaran Kabinet Merah Putih membahas program tersebut, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswanya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut, hingga saat ini sudah ada 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel," kata Saifullah dalam keterangan tertulis, dilansir detikNews, Selasa (11/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, program ini bisa berjalan paling cepat Juli 2025 di daerah yang sudah siap secara infrastruktur dan penunjangnya.
"Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada 9, terus ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap," ucap Saifullah.
Namun, lanjut Saifullah, Presiden Prabowo meminta agar program ini dimatangkan hingga bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.
"Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," tutur Saifullah.
Dalam program Sekolah Rakyat ini, pemerintah akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk seleksi siswa yang bisa masuk ke sekolah tersebut akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi status ekonomi hingga tes akademik.
"Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan," ungkap Saifullah.
Sekolah ini gratis tidak hanya biaya sekolah tapi juga mencakup seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.
"Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa," tutur Saifullah.
Program tersebut menjadi program kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Ini kerja bersama, Kemensos tidak sendirian," ujar Saifullah.
Untuk perekrutan siswa dan guru rencananya akan dimulai pada akhir Maret atau April 2025 setelah mendapat persetujuan dari Presiden.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
"Jika semua berjalan sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka dalam satu hingga dua bulan ke depan," tutupnya.
(nkm/nkm)
