.webp)
Sejumlah hotel di Medan turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Beberapa hotel sudah mendapat pembatalan pemesanan kamar atau ruangan dari pemerintahan.
Public Relations Hotel GranDhika Setiabudi Medan Nurul Fathia mengungkapkan pihaknya keberatan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan lantaran event-event pemerintahan cukup berkontribusi bagi okupansi bisnis perhotelan.
"Bisa dibilang kita sedikit keberatan ya karena komposisi government di Grandhika sebanyak 60%, sedangkan perjalanan dinas sekarang ini benar-benar dibatasi, sepi jadinya hotel," ungkap Nurul kepada detikSumut, Selasa (18/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nurul menyebutkan bahwa sudah mulai ada pembatalan acara dari pihak pemerintahan sejak bulan Januari 2025 lalu.
"Pembatalan udah banyak, beberapa event pemerintahan saat ini sudah ada pembatalan dari Januari dan Maret sudah tidak ada lagi (pemesanan), ada beberapa penawaran yang masuk juga batal," ujarnya.
Hal serupa juga turut dirasakan Hotel Santika Premiere Dyandra Medan yang mengalami penurunan pemesanan event dari pemerintahan mulai Januari ini. Pihaknya menyebutkan saat ini penawaran dari pihak pemerintahan bisa dihitung jari.
"Dengan tidak adanya perjalanan dinas atau meeting menjadi kehilangan okupansi dasar setiap hotel. Kita kehilangannya itu 10-13% melihat kondisi dari Januari dan Februari yang sedang berjalan," jelas Director of Sales Santika Dyandra Hotel Medan Yohanes Junaidi.
"Saat ini government bisa dihitung dengan jari, yang ada perjalanan dinas saja tanpa meeting. Kalau yang meeting bahkan permintaan yang biasa menanyakan harga itu tidak ada di kita. Biasanya di Januari itu mereka sudah nanya untuk di Bulan Februari, ini sama sekali enggak ada," pungkasnya.
(nkm/nkm)
