Permintaan Luhut ke Prabowo: Pecat Pejabat yang Tak Setuju Efisiensi Anggaran

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan punya permintaan ke Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan efisiensi anggaran. Ia tak segan-segan meminta agar Prabowo memecat pejabat yang mengeluhkan kebijakan itu.

Luhut menyebut efisiensi anggaran dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja dan perekonomian negara terkhusus di daerah.

"Dan kalau ada komplain lagi, jangan ragu, datang saja ke kami. Kalau saya tidak bisa tangani, saya akan laporkan ke Presiden. Saya bilang ke Presiden, 'Pak, kalau ini tidak bisa urus, pecat saja, Pak'," kata Luhut dalam Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Tak cuma itu, Luhut juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati mengalokasikan anggaran yang diefisiensi yang nilainya mencapati Rp 300 triliun itu.

"Langkah efisiensi anggaran dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja dan meningkatkan multiplier effect terhadap ekonomi daerah. Ini saya kira sangat penting, efisiensi anggaran, tetapi kita harus hati-hati lagi bagaimana mengalokasikan Rp 300 triliun ini," jelasnya.

Luhut lalu menjelaskan, lewat kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi negara lewat peran sektor swasta. Ia mencontohkan Prancis yang melibatkan sektor swasta untuk peningkatan ekonomi hingga 85%.

"Prancis, perusahaan besar, perusahaan menengah, 85% ekonomi pada dasarnya digerakkan oleh perusahaan swasta. Jadi hanya 50% oleh anggaran nasional," terangnya.

Video Luhut: Saya Saksi Hidup, Jokowi Tak Langgar Konstitusi Selama Jabat Presiden

Video Luhut: Saya Saksi Hidup, Jokowi Tak Langgar Konstitusi Selama Jabat Presiden