.webp)
Wamendagri Bima Arya memastikan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 tak bisa digelar bersamaan karena ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelantikan menunggu hasil sengketa di MK tuntas menjadi hal yang tidak mungkin dilakukan.
Bima Arya mulanya menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU maupun MK mengenai calon kepala daerah yang mengajukan gugatan. Koordinasi itu dilakukan untuk penyesuaian jadwal.
"Kami sedang berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi dan juga dengan KPU. Untuk memastikan ada kesesuaian jadwal. Karena kan harus kita hitung juga," ujar Bima Arya dikutip detikNews, Selasa (17/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada daerah yang memang tidak mengajukan gugatan. Ada daerah yang mengajukan gugatan. Ada daerah yang PSU, permintaan suara ulang. Nah ini kita harus rencanakan semuanya," tuturnya.
Untuk pelantikan Gubernur Jakarta terpilih, Bima juga mengatakan masih menunggu keputusan KPU. Dia berharap pelantikan kepala daerah bisa dilakukan serentak, namun hal itu tidak memungkinkan.
"Kalau bisa (pelantikan kepala daerah) memang serentak. Tapi kan tidak mungkin semuanya serentak. Tidak mungkin kita menunggu sampai semuanya selesai," imbuhnya.
Bima mengatakan cukup banyak juga Pilkada yang tidak bermasalah. Sehingga jika menunggu gugatan di MK selesai, Bima mengatakan bisa memakan waktu hingga 4 bulan. "Ini akan berdampak pada selesainya masa jabatan, masa pemerintahan,"ucapnya.
Maka itu, dia ingin memastikan lebih dulu tahapan di MK. Dia juga mempertanyakan soal kemungkinan Pilkada tanpa gugatan jadi prioritas gelar pelantikan kepala daerah terpilih.
"Jadi kita duduk sama-sama dulu untuk pastikan tahapannya seperti apa. Apakah mungkin kita prioritaskan dulu yang tidak ada gugatan? Itu pertanyaannya," ujarnya.
(astj/astj)
