Heboh Paskibraka 2024 Wajib Lepas Jilbab, Cak Imin Minta Kepala BPIP Dicopot

Nasional

Heboh Paskibraka 2024 Wajib Lepas Jilbab, Cak Imin Minta Kepala BPIP Dicopot

Tim detikNews - detikSumut
Kamis, 15 Agu 2024 18:00 WIB
Ketum PKB Muhaimin Iskandar saat ditemui di Pondok Pesantren Darul Rahman, Cipedak, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024). Foto: Fadil/detikcom
Foto: Ketum PKB Muhaimin Iskandar saat ditemui di Pondok Pesantren Darul Rahman, Cipedak, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024). Foto: Fadil/detikcom
Jakarta -

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons kebijakan BPIP yang meminta anggota Paskibraka 2024 wanita melepas jilbab saat pengukuhan dan upacara HUT RI 17 Agustus yang ramai dikritik masyarakat.

Cak Imin meminta Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot dari jabatannya karena telah membuat kisruh.

"Saya menuntut kepala BPIP harus turun dan diganti atas perilaku. Atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan," tegas Cak Imin di Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Kamis (15/8/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin mengaku heran BPIP mewajibkan paskibraka putri lepas jilbab saat bertugas. Dia juga menyoroti jawaban Kepala BPIP yang menyebutkan tidak melarang para anggota paskibraka tersebut melainkan atas dasar kesukarelaan.

"Setelah dikomplain seluruh Indonesia, jawabannya kesukarelaan. Kalau ada atasan dan bawahan, kesukarelaan itu pasti tidak terjadi. Semua dihinggapi rasa ketakutan atas yang di bawah terhadap yang di atas," jelas Cak Imin.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, Paskibraka tersebut bukan rela melepas jilbab melainkan atas dasar keterpaksaan. Ia meminta BPIP mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika.

"Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi Paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa. Oleh karena itu saya menghimbau dari tempat ini. Mari kita tegak lurus dalam Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusi. Seberbeda apa pun kita dalam berpakaian, dalam berprinsip agama, dalam bertata sosial," sambungnya.

Dia lalu menyebut, kader PKB siap memimpin BPIP jika diperlukan. Dia meminta BPIP tak memaksakan kehendak dalam menafsir kebinekaan.

"Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu. Tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama BPIP jangan pernah ada pemaksaan kehendak atas tafsir kebenaran ke-Bhinneka-an Tunggal Ika dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Konstitusi dan keadilan," tuturnya.




(nkm/nkm)


Hide Ads