.webp)
Kemendikbudristek mengungkapkan bahwa ada kekosongan 150.095 guru yang mencakup 140.845 guru negeri dan 9.250 guru swasta. Kekosongan ini terjadi karena setiap tahun banyak guru pension tapi tak ada penggantinya.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemdikbudristek, Nunuk Suryani, mengakui bahwa anak muda banyak yang tidak mau menjadi guru. Kondisi kesejahteraan guru yang belum terjamin menjadi alas an.
"Jadi kami ini melihat, sebenarnya itu anak muda itu sekarang enggak mau jadi guru. Karena, dilihatnya guru tidak sejahtera," ujar Nunuk dilansir detikEdu Selasa (30/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nunuk menyampaikan itu ketika bertemu Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. Menurut Nunuk, anak muda menganggap kondisi guru masih miris atau memprihatinkan.
"Jadi kan guru itu masih miris, gitu ya.Sebenarnya kalau gurunya itu ASN atau PNS itu sudah lebih sejahtera dibanding dengan ASN, PNS, yang lain. Namun, di Indonesia ini waktu saya masuk di GTK itu, ada satu juta lebih guru honorer itu," tutur dia.
Baca juga: Hore, Gaji PNS Dipastikan Naik Tahun Depan! |
Nunuk mengatakan, kondisi persoalan guru yang ditinggalkan dari sistem perekrutan yang lama membuat ada banyak guru honorer. Kini, angka guru honorer di Indonesia mencapai lebih dari 700 ribu orang.
Mirisnya, kondisi guru honorer ini masih dibayar dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Gajinya ada yang dibayar hanya Rp 300 ribu dan pembayarannya bisa 3-6 bulan sekali.
"Di tempat lain kan dibayar dengan dana BOS, di sekolah dibayarkan itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, (hanya) Rp 300 ribu, gitu," ucapnya.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) di Sleman mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, program bantuan ini dijalankan guna mendukung transformasi pendidikan di Sleman dan juga bisa meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
"Alhamdulillah GTT/PTT di Sleman itu ada 9.500, jadi supaya nanti gurunya mulai dari PAUD maupun SD, dan SMP kita tambah yang tidak ter-cover oleh pemerintah (pusat). Paling rendah Rp 765 ribu, ada yang Rp 1,5 juta. Karena nanti yang nge-cover (ini) pemerintah daerah, karena pemerintah pusat tidak semua masuk PPPK," paparnya.
"Inilah program kami apa adanya, yang penting masyarakat itu bisa pintar, cerdas, dan dari dinas pendidikan bagaimana bisa meningkatkan SDM," tambah Kustini.
(astj/astj)
