.webp)
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam acara Forum Kolaborasi Sentra Gakkumdu se-Wilayah Sumatera beberapa lalu menyebut Sumatera Barat (Sumbar) masuk dalam kategori wilayah paling rawan se-Pulau Sumatera terkait pelaksanaan Pilkada. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja lantas memberikan tanggapannya.
"(Sumbar rawan dalam Pilkada?) masih dalam proses terkendali di sini," kata Rahmat Bagja kepada awak media saat mengunjungi TPS 05 Kota Padang, Sabtu (13/7/2024).
Bagja menyebut saat ini indeks kerawanan Pilkada di Sumbar masih berada di posisi sedang. Dia berharap indeks kerawanan di Sumbar ini tidak bergeser ke tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Walaupun ada catatan. Tapi tetap wilayah Sumbar indeks kerawanan sedang yah. Ada beberapa sedang, semoga tidak menjadi tinggi," sambungnya.
Bagja mengaku pihaknya saat ini juga sedang melakukan proses pencegahan kerawanan Pilkada di Sumbar. Pencegahan itu meliputi pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye.
"Kita juga sedang pelaku pencegahan (kerawanan Pilkada). Pencegahannya meliputi pengawas, pengawasan pencalonan, dan penertiban alat peraga. Kalau sosialisasi silakan lah, tapi kalau alat peraganya terlalu banyak dipasang masyakarat protes," jelasnya.
Terkait pernyataan Hadi Tjahjanto yang mennyebut Sumbar merupakan wilayah paling rawan se-Pulau Sumatera terkait pelaksanaan Pilkada, Bagja mengaku indeks itu merupakan versi Polhukam bukan pihaknya.
"Itu mungkin di pemilihan umum kali yah. Kalau Pilkada (Sumbar rawan) itu menurut Polhukam. Kami belum. Karena kami belum bisa menilai, karna kami sedang menyusun indeks kerawanan Pilkada untuk Sumbar," tuturnya.
Bagja mengakui pernyataan Menko Polhukam itu tetap harus menjadi warning bagi Forkopimda Sumbar.
"Tentu akan menjadi warning dong, teman-teman Forkopimda tentu akan melakukan upayakan pencegahan agar tidak jadi kerawanan," tutupnya.
Sebelumnya dilansir dari detikNews, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebut Sumatera Barat (Sumbar) sebagai wilayah paling rawan se-Pulau Sumatera terkait pelaksanaan Pilkada. Penuturan Hadi itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP yang disusun Bawaslu.
"Pada wilayah Sumatera, Bawaslu memetakan 4 provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi. Pertama adalah Sumatera Barat," kata Hadi melalui siaran langsung dari akun You Tube Kemenko Polhukam, Selasa (9/7/2024).
Paparan Hadi itu dalam acara Forum Kolaborasi Sentra Gakkumdu se-Wilayah Sumatera. IKP sendiri merupakan instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pilkada agar segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi.
Setelah Sumbar, Hadi menyebut wilayah di Sumatera dengan peringkat IKP tertinggi adalah Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Hadi meminta agar pemetaan melalui IKP ini menjadi perhatian.
(mjy/mjy)
