.webp)
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) buka suara terkait izin pengelolaan tambang. PBNU, kata Gus Yahya, sudah mengajukan izin kepada pemerintah.
Ia juga menyebut NU sudah mengajukan izin pengelolaan tambang ke pemerintah. Hal itu dilakukan karena PBNU membutuhkan pengelolaan tambang tersebut. Saat ada peluang yang diberikan pemerintah maka PBNU segera menangkap peluang tersebut.
"Maka ketika pemerintah memberi peluang ini membuat kebijakan afirmasi ini kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap, wong butuh gimana lagi. Sehingga kami memang sudah mengajukan begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP No 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang kami juga kemudian mengajukan permohonan," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun pihaknya akan melihat dulu di mana konsesi tambang yang diberikan. Menurutnya NU tidak akan mengambil konsesi tambang di tengah permukiman atau di atas klaim hak ulayat.
"Kalau kan NU dikasih tempat konsesi di tengah permukiman ya tentu saja kita ndak akan mau. Atau dikasih konsesi yang di situ ada klaim hak ulayat misalnya ya tentu tidak bisa, kita tidak maulah," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di gedung PBNU, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Kamis (6/6/2024).
"Ya kita liat dulu di mana tempatnya kan. Kan kita belum tahu mau dikasih konsesi di mana," tambahnya.
Terkait sumber daya manusia NU dalam mengelola tambang, Gus Yahya menyebut Bendahara Umum NU merupakan pengusaha tambang dan memiliki jaringan bisnis dalam mengelola tambang.
"Apakah NU punya sumber daya? Lah ini Bendahara Umum kami ini pengusaha tambang juga dan dia tentu tidak sendirian bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang tapi sebagai pengusaha tambang dia punya jaringan bisnis di antara komunitas pertambangan ini, sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini," katanya.
Terkait persoalan lingkungan yang muncul akibat aktivitas tambang tersebut, Gus Yahya mengatakan PBNU akan memperhatikan hal tersebut dan akan bertanggung jawab.
"Nah ada yang belum disinggung mungkin soal lingkungan. Saya tahu ini juga menjadi isu, tentu saja bahwa NU punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan aspek-aspek terkait lingkungan hidup," tutur dia.
Hingga saat ini, pihaknya mengaku belum mengetahui di mana lokasi tambang yang akan diberikan pemerintah untuk dikelola NU. NU baru sekadar mengajukan izin.
"Kemudian soal lokasinya, lokasinya kita belum tahu, kita baru mengajukan izin kan, nanti kalau dikasih lokasi ini kita lihat lalu kita tawar namanya ini kan soal tawar-menawar juga, kita tawar 'jangan di sini dong, nanti masalah'," sebutnya.
(nkm/nkm)
