Wapres Minta Program Iuran Tapera Disosialisasikan dengan Baik

Aceh

Wapres Minta Program Iuran Tapera Disosialisasikan dengan Baik

Agus Setyadi - detikSumut
Kamis, 30 Mei 2024 16:16 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan gedung Landmark Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh yang menjadi bangunan tertinggi di Serambi Makkah. Proses peresmian berlangsung di lantai delapan gedung beralamat di Jalan Daud Beureueh, Kota Banda Aceh, Kamis (30/5/2024).
Wapres Ma'ruf Amin (Foto: Dok BSI)
Banda Aceh - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) saat ini belum tersosialisasi dengan baik. Dia menyebut program itu dibuat dalam rangka gotong royong dan saling membantu.

"Saya kira memang ini sebenarnya belum tersosialisasi dengan baik, kan sebenarnya Tapera itu tabungan masyarakat untuk saling membantu dalam penyediaan rumah," kata Ma'ruf kepada wartawan usai peresmian Landmark BSI Aceh di Banda Aceh, Kamis (30/5/2024).

Menurutnya, ada tiga kategori dalam program itu yang dapat diakses masyarakat yakni Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bagi mereka yang belum punya rumah, Kredit Bangun Rumah (KBR) untuk mereka yang punya tanah untuk membangun rumah dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) untuk renovasi rumah.

"Yang tidak memerlukan itu dananya itu merupakan tabungan yang bisa nanti pada saatnya nanti dikembalikan diambil kembali. Jadi sebenarnya ini tabungan sebenarnya Tapera," jelas Ma'ruf.

"Oleh karena itu kalau ini disosialisasi sebenarnya saya kira itu dalam rangka bergotong royong, dalam rangka kita saling membantu. Memang yang harus dijelaskan bagaimana bahwa mereka yang memerlukan rumah, punya tanah bisa membangun, bisa dengan mudah untuk mengakses," lanjut mantan Ketua MUI itu.

Ma'ruf menyarankan penyelenggara program itu untuk melakukan komunikasi, sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan baik. "Kalau itu semua aman tidak ada masalah. Tapi sekarang belum terkomunikasi dengan baik," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai protes dari pengusaha hingga pekerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato pun mengatakan ingin bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk membahas ramainya protes tersebut.

Untuk diketahui kebijakan itu diprotes karena gaji pekerja baik swasta maupun PNS akan dipotong setiap bulannya sebesar 2,5% dan ditanggung perusahaan 0,5%.

"Tentu kan ini nanti dicek ke pak Menteri PUPR," kata dia awak media ditemui di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024) seperti dikuti dari detikFinance.




(nkm/nkm)


Hide Ads