Pj Gubernur Riau Ungkap Alasan Percepat Status Siaga Karhutla-Minta Bantuan Heli

Riau

Pj Gubernur Riau Ungkap Alasan Percepat Status Siaga Karhutla-Minta Bantuan Heli

Raja Adil Siregar - detikSumut
Kamis, 14 Mar 2024 15:45 WIB
Pj Gubernur Riau SF Hariyanto
Foto: Pj Gubernur Riau SF Hariyanto (Dok. Diskominfotik Pemprov Riau)
Pekanbaru -

Pj Gubernur SF Hariyanto telah menetapkan Provinsi Riau berstatus Siaga Darurat Karhutla hingga 30 November 2024 mendatang. SF mengungkap alasan penetapan status dilakukan lebih awal dari provinsi lain.

SF Hariyanto mengatakan Riau merupakan Provinsi pertama yang menetapkan status Siaga Darurat Karhutla. Salah satu alasan yakni minimnya curah hujan, hotspot terus meningkat dan banyak lahan terbakar.

"Kita provinsi pertama yang menetapkan status Siaga Darurat Karhutla. Ini karena curah hujan di pesisir minim dan hotspot juga ada kenaikan," kata SF usai Rakor di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

SF mencatat pada periode Januari hingga Maret 2023 ada 71 titik hotspot di wilayah Riau dengan luas lahan terbakar 25 Ha. Di periode yang sama tahun 2024, sudah 160 titik hotspot dan 123 Ha lahan terbakar.

"Ini tentu kenaikan yang harus diwaspadai. Kami telah diskusi dan personel TNI, Polri, sarana dan prasarana semua sudah siap," kata SF.

ADVERTISEMENT

Saat rapat koordinasi bersama Kemenko Polhukam, SF Hariyanto juga meminta bantuan halikopter patroli. Selain itu ada juga permintaan halikopter water bombing.

"Rapat tadi kita minta BNPB ada helikopter patroli satu unit dan waterboombing enam unit. Kemarin juga ada dari KLHK satu unit sudah sampai di Lanud Roesmin Nurjadin," kata SF.

"Ada 3 kendala, pertama gambut kita ada sekitar 5 juta Ha, lokasi sulit diakses dan sebagian wilayah Riau memang gambut," katanya lagi.

Terakhir, SF khawatir karena banyak lahan yang sempat terendam kini telah surut. Ia khawatir rumput yang terendam mengering dan jadi bahan baku yang dapat terbakar.

"Persoalan timbul sekarang banyak wilayah banjir dan air surut rumput banyak mati. Ini juga bisa menimbulkan potensi dan kami buat edaran kabupaten/kota untuk lebih mengantisipasi," kata SF.




(ras/mjy)


Hide Ads