.webp)
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengaku pernah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dalam pembahasan itu dia ditawari menjadi kandidat Kepala Otorita IKN.
Ahok menceritakan momen itu dalam acara bertajuk 'Ahok Is Back' di Warunk Wow, Jakarta Selatan. Awalnya Ahok ditanyai salah satu pengunjung perihal IKN.
"Jujur aja, waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil saya tanyakan. Saya salah satu calon kepala (otorita) IKN. Saat itu ya," ujarnya dilansir detikNews Kamis (8/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada Jokowi, Ahok kemudian mengusulkan agar dibuatkan UU IKN. Dengan begitu investor akan dengan mudah masuk untuk berinvestasi.
"Lalu saya ditanya. Ini (belum ada) UU nih. Saya bilang (ke Pak Jokowi) pak, kalau mau investor masuk, langkah pertama harus ada UU IKN. Baru orang mau percaya. Langkah pertama," kata politisi PDIP itu.
Untuk lokasi, Ahok menyarankan ke Jokowi agar IKN dibangun di Kalimantan Tengah (Kalteng). Sebab, itu sejalan dengan cita-cita Presiden ke-1 Soekarno.
"Terus kedua, kalau mau berdasarkan historis, sejarah, bicara Trisakti nih, bicara Nawacita nih, harusnya IKN itu ada di Kalteng. Sesuai Bung Karno," ungkapnya.
Pemilihan Kalteng diakuinya bukan tanpa alasan. Di sana sudah ada lokasi yang bisa dijadikan IKN.
"Kenapa di Kalteng? Karena Kalteng tidak usah bebasin lahan," tuturnya.
Menurut Ahok, lokasi IKN di Kalimantan Tengah juga bakal mudah menjangkau seluruh Pulau Kalimantan. Sedangkan jika opsinya di Kalimantan Timur, saat itu Ahok lebih mengusulkan Ibu Kota dipindahkan di Balikpapan.
"Jadi usul saya nih. Kemudian tiba-tiba keluar semua putusin (IKN) di Kaltim. Soal Kaltim ini saya juga ada ngomong juga, ngomong begini, kenapa kalau mau ngotot di Kaltim, ya gampang pak," jelas Ahok.
"Gampang. Ibu kota ini misal di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya. Kenapa? Karena itu aset Pertamina itu ribuan hektare. Puluhan ribu lahannya berantakan semua," ucapnya.
Namun demikian, Ahok menuturkan usulannya tidak ada yang direalisasikan. Sebab, pembangunan IKN ternyata dijalankan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Kendati begitu, Ahok menegaskan bahwa dirinya tidak menolak IKN. "Ini agak beda sedikit dengan Pak Anies yang menentang IKN. Kalau bagi saya IKN oke, tapi nggak usah ganti lahan. Bisa pakai di Kalteng atau di Balikpapan punya Pertamina," ujarnya.
(astj/astj)
