.webp)
Sejumlah kampus di Indonesia ramai memberikan kritikan kepada pemerintahan Jokowi. Budiman Sudjatmiko pun merespons hal itu sebagai hak politik dan menerima kritik tersebut.
Hal itu disampaikan Budiman saat menghadiri diskusi "Milenial dan Digitalisasi" di Jalan HM Said, Kota Medan pada Rabu (7/2/2024) siang.
"Itu hak politik saja nggak apa-apa. Bahwa mereka bicara soal demokrasi ya kita terima kritik itu," kata Budiman saat diwawancarai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi generasi Z, generasi milenial punya agenda bukan sekadar demokrasi, tapi kualitas hidup manusia itu sendiri. Itu adalah agenda peradaban," tambahnya.
Dia menyampaikan sikap sivitas akademika mengkritik presiden bukan hal yang dilarang. Namun ia berpandangan sivitas akademika yang terdiri dari para profesor dan guru besar masih menggunakan ilmu lama.
"Tapi sivitas akademika, setingkat profesor-profesor, guru besar-guru besar, dengan sebagian mungkin ilmunya masih ilmu lama. Masih menganggap bahwa persoalan abad 21 seolah sama seperti persoalan abad 20," ungkapnya.
"Persoalan abad 21 mau memasuki 25 tahun kedua itu tantangannya lain. Ya mungkin dalam ilmu-ilmu yang ada sekarang telah terbaca anak muda sedang mencari ilmu-ilmu baru. Bangsa ini harus mencari cara-cara baru. Jadi biarkan kami juga untuk mengejar ini semua," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah kampus di Indonesia mengkritik pemerintahan Jokowi, salah satunya Universitas Sumatera Utara (USU).
"Kami dari sebagian guru besar USU, sebagian alumni USU, sebagian dari mahasiswa, dan sebagian dosen sangat prihatin atas keadaan sekarang ini," kata salah seorang guru besar USU, Prof Ningrum Natasya Sirait, Senin (5/2).
"Oleh sebab itu, kami menyatakan melakukan gerakan moral, menyatakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini. Bahwa akhir-akhir kami melihat keresahan di tengah-tengah masyarakat," sambungnya.
Ningrum mengatakan pihaknya melihat gejala yang berkaitan dengan rusaknya nilai-nilai etika dan perilaku dalam sistem perpolitikan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya suasana tertib, aman, dan damai dalam pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemilu 2024, para sivitas akademika USU ini menyampaikan beberapa hal yaitu:
1. Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur dan dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
3. TNI dan Polri untuk tetap netral, dan bekerja secara profesional dan maksimal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
(nkm/nkm)
