.webp)
Kodam I/BB melakukan gelar pasukan secara serentak dalam rangka kesiapan TNI pada pengamanan Pemilu tahun 2024. Pangdam I/BB Mayjen Mochammad Hasan mengingatkan ke prajurit agar memegang teguh netralitas.
Hasan mengatakan apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengecek dan meyakinkan kesiapan seluruh prajurit untuk pengamanan pemilu serentak yang akan berlangsung 14 Februari 2024.
Ada beberapa penekanan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas pengamanan pemilu. Pertama, memegang teguh netralitas TNI dengan tidak berpihak dan tidak memberikan dukungan atau bantuan kepada salah satu kontestan dalam Pilpres 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua, prajurit dan satuan TNI dilarang memberikan komentar, penilaian, mendiskusikan atau pengarahan berkaitan dengan kontestan Pilpres Pemilu dan Pilkada serta membuat pernyataan apa pun yang dapat mempengaruhi KPU dan Bawaslu," kata Hasan saat berada di Lapangan Benteng, Kamis (1/2/2024).
Ketiga, lanjutnya, agar seluruh satuan dan prajurit meningkatkan kesiapsiagaan baik personel dan materiil agar selalu siap apabila digerakkan kapan pun juga. Seluruh material dan alutsista yang ada juga harus dicek.
Keempat, mempedomani aturan penggunaan kekuatan sebagaimana yang telah termuat dalam buku saku aturan pelibatan pengamanan pilpres dan pemilu.
Kelima, sampai dengan menjelang masa pemilihan presiden dan wakil presiden seluruh prajurit agar lebih bijak dan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak.
"Terutama apabila dihadapkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan partai politik sehingga jangan sampai masyarakat menilai TNI tidak netral," ungkapnya.
Keenam, dalam menjaga kedamaian selama rangkaian pemilu adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, prajurit harus selalu loyal dan kompak dalam melaksanakan semua tugas yang diemban.
Hasan menuturkan berdasarkan informasi yang didapat dari Kapolda Sumut, kekuatan yang dibutuhkan dari Kodam I/BB ada 15 satuan setingkat kompi. Artinya kurang lebih, 1.500-2.000 personel.
"Pagi hari ini kita melaporkan kepada seluruh masyarakat, kepada Polri dan kepada pemerintah daerah, bahwa kita siap untuk digunakan apabila dibutuhkan dalam situasi yang sangat mendesak," tutupnya.
(nkm/nkm)
