.webp)
DPRD Gunung Sitoli belum mengesahkan APBD 2024 meskipun sudah akhir tahun. Penyebabnya, Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua tidak kunjung hadir di rapat paripurna.
Wakil Wali Kota Gunung Sitoli Sowa'a Laoli membenarkan soal hal tersebut. Dalam tata tertib pengesahan APBD, kepala daerah yang harus hadir ketika pengesahan APBD.
"Iya belum (disahkan juga), proses APBD ini kan sudah dimulai tapi belum ditetapkan sampai sekarang karena di tata tertib DPRD itu mengharuskan kepala daerah yang hadir," katanya kepada detikSumut, Sabtu (9/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sowa'a membenarkan jika Lakhomizaro kerap ke luar negeri maupun luar daerah. Saat ini, Lakhomizaro disebut sedang di luar daerah untuk cek kesehatan sehingga sering tidak hadir rapat paripurna, termasuk pengesahan APBD.
"Bapak wali kota sedang di luar daerah, sedang medical check up, jadi kita menunggu itu. Mudah-mudahan ada solusinya secepatnya lah," ucapnya.
Baca juga: Tok! APBD Kota Padang 2024 Rp 2,57 T |
Sebenarnya kehadiran Lakhomizaro bisa digantikan oleh Sowa'a di pengesahan APBD. Namun, harus ada surat delegasi dari Lakhomizaro dan surat itu tidak kunjung ada hingga saat ini.
"Sebenarnya di aturan boleh, tetapi kan harus ada surat delegasi dari Bapak wali kota, jadi nanti kita tunggu surat delegasi dari Bapak wali kota sehingga saya bisa hadir," ujarnya.
Pengesahan APBD sendiri seharusnya paling lama diharapkan tuntas pada 30 November 2023. Namun karena permasalahan tersebut, Gunungsitoli belum juga menetapkan APBD.
"Sebenarnya harapan pemerintah pusat itu semua provinsi di aturan kan 30 November sudah menetapkan APBD, ini kan sudah Desember kan, jadi kita berharap sebelum akhir tahun bisa ditetapkan," ungkapnya.
Pemprov Sumut sendiri disebut sudah mencoba memediasi DPRD dan Pemkot Gunungsitoli. Namun Sowa'a mengaku belum mengetahui hasil dari mediasi tersebut.
"Sebenarnya kemarin kantor gubernur sudah memfasilitasi pertemuan antara Ketua DPRD dan Pemerintah Gunungsitoli yang dihadiri oleh sekretaris daerah dan beberapa kepala perangkat daerah. Kita tunggu saja, saya belum dapat juga informasi hasilnya bagaimana," tutupnya.
(astj/astj)
