.webp)
Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) mendapat kritik dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan karena dinilai akan menimbulkan ketimpangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak sepakat dengan pendapat Anies dan menyebut IKN justru akan membuat pemerataan ekonomi.
Kritik Anies soal IKN disampaikannya ketika menghadiri acara dialog terbuka yang digelar Muhammadiyah di UMS Surakarta pada Rabu (22/11). Ketika itu, panelis bertanya kepada Anies soal pembangunan IKN apakah prospektif bagi Indonesia.
Atas pertanyaan itu, mantan Gubernur Jakarta itu menyebut tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Dia berpendapat pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," kata Anies menjelaskan.
Pemerataan pembangunan, kata dia, harusnya dilakukan dengan cara membangun kota kecil menjadi menengah. Selanjutnya pembangunan kota menengah menjadi besar.
"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.
Anies menilai langkah membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya.
"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.
Jokowi tak sepakat dengan pernyataan Anies. Dia yakin IKN tak akan menimbulkan ketimpangan dan justru sebaliknya.
"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawasentris. Kita ingin Indonesiasentris. karena kita ingat 58% PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesiasentris," ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP, Jaktim, Rabu (29/11/2023) dilansir detikNews.
"Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan," imbuhnya.
Dia menyebut IKN akan menimbulkan pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk. Namun, kata Jokowi, hal itu tak bisa dilakukan dalam waktu cepat.
"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," ujarnya.
(astj/astj)
