DPRA menyoroti rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Selain itu rencana untuk merobohkan Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya Banda Aceh juga ikut disorot.
Adalah anggota DPRA Zulfadli yang melayangkan kritik terhadap anggaran Rp 1,2 triliun untuk PON 2024. Dia menilai anggaran sebesar itu hanya akan memberatkan APBA.
Zulfadli menjelaskan, usulan anggaran untuk pembangunan venue PON di Aceh mencapai Rp 2,4 triliun. Dari jumlah itu, hanya Rp 883 miliar ditanggung APBN 2023 dan sisanya Rp 1,28 T disebut telah disetujui Pj Gubernur Achmad Marzuki untuk dibebankan kepada APBA.
"Pembiayaan PON tersebut akan menyedot Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang akan merugikan masyarakat Aceh. Hal ini akan berdampak pada pembangunan Aceh ke depan," katanya, Sabtu (23/9).
Ketua Komisi IV DPR Aceh menilai tindakan Marzuki menyetujui penggunaan APBA disebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Penggunaan anggaran daerah juga disebut tidak pernah dibahas dengan pihak legislatif.
"Pj Gubernur Aceh telah menyetujui penggunaan APBA untuk kepentingan PON. Tindakan tersebut menyalahi aturan hukum yang ada. Hal ini juga tidak pernah dibahas bersama dan mendapatkan rekomendasi dari DPRA," jelasnya.
Dia menyebutkan, dalam rencana biaya, pembangunan venue PON membutuhkan biaya sebesar Rp 961 miliar. Dana yang dianggarkan dari APBN sebesar Rp 883,9 miliar, dan APBA sebesar Rp 42,5 miliar pada tahun 2023 serta kekurangan biaya untuk venue sebesar Rp 34,6 miliar.
Sementara untuk penyelenggaraan membutuhkan dana sebesar Rp 1,52 triliun. Sebesar Rp 275 miliar akan dianggarkan dari APBA pada 2024 dan total defisit sebesar Rp 1,286 triliun. Defisit tersebut telah disetujui oleh Pj Gubernur Aceh untuk menggunakan APBA yang dianggarkan secara berkala. Pada 2023 dianggarkan sebesar Rp 300 miliar dan sisanya pada tahun mendatang.
Sorotan kedua datang dari Ketua Komisi I DPR Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky. Dia dengan tegas menolak rencana pemerintah merobohkan stadion Harapan Bangsa Lhong Raya, Banda Aceh untuk direhab besar-besaran.
Iskandar meminta di Aceh dibangun stadion baru di lokasi yang telah ditentukan. "Kita tolak Stadion Harapan Bangsa dirobohkan, kalau mau bangun baru, bangun di lokasi yang telah ditunjuk dan disepakati sebelumnya yaitu di kawasan Desa Neuheun," kata Iskandar kepada detikSumut, Minggu (24/9).
Kawasan yang disepakati untuk venue utama PON Aceh Sumut adalah lahan milik Universitas Syiah Kuala (USK) II berlokasi di Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar. Politikus Partai Aceh itu meminta pelaksanaan PON menggunakan anggaran APBN dan tidak membebankan APBA.
Dia sepakat stadion Harapan Bangsa juga direhab dan tetap dijaga. Namun harus ada venue utama lain yang dibangun. "Jangan hanya nama saja PON Aceh, tapi pembangunannya di Sumut. Pertanyaannya adalah, apa yang didapat Aceh sebagai tuan rumah," jelas pemilik klub Al-Farlaky FC itu.
"Jika bercermin dengan pelaksanaan PON Papua, mereka dapat segalanya sebagai tuan rumah PON. Kita jangan terperangkap dengan nama sebagai tuan rumah tapi tidak diberlakukan sebagai tuan," lanjutnya.
Jawaban Pemprov Aceh. Di halaman Berikutnya...
Simak Video "Video: Komite I DPD RI Raker dengan Mendagri Bahas Evaluasi Pilkada 2024"
(astj/astj)