.webp)
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) mencatat lebih dari 100 kepala keluarga di Rempang telah mendaftar untuk proses relokasi. Data itu direkap H-1 batas pendaftaran tahap 1 yang jatuh pada 20 September 2023.
"Lebih dari 100 KK, maaf kita tidak bisa memberikan angka pastinya karena menjaga privacy para pendaftar," kata Kepala Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait dikonfirmasi, Selasa (19/9/2023).
Batas waktu pendaftaran bagi warga Rempang, Batam yang bersedia direlokasi ditargetkan pada tanggal 20 September. Namun BP Batam menyebutkan ada memperpanjang jadwal pendaftaran bagi masyarakat yang bersedia direlokasi untuk pembangunan Rempang Eco City.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pendaftaran tahap 1 sampai tanggal 20 September, namun kita akan perpanjang menyesuaikan yah, karena bersifat dinamis," sebutnya.
Untuk waktu relokasi tahap pertama yang direncanakan akan mulai dilakukan pada 28 September 2023, BP Batam juga menjelaskan bahwa hal tersebut masih disesuaikan. Sambil melihat situasi dan kondisi yang berkembang.
"Kita masih menyesuaikan dengan kondisi," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota Batam melakukan rapat terkait pengembangan Pulau Rempang di Batam. Hasil rapat tersebut menyimpulkan penanganan investasi di Rempang harus dilakukan dengan soft.
"Terkait dengan dinamika yang terjadi di Kepri, khususnya untuk investasi di Pulau Rempang. Tadi kami sudah melakukan beberapa kesepakatan yang akan kita bicarakan dengan rakyat yang mana salah satu diantaranya adalah proses penanganan (warga) Rempang harus dilakukan dengan cara yang soft, yang baik dan kita memberikan penghargaan ke masyarakat yang memang sudah turun-temurun di sana," kata Bahlil usai memimpin rapat bersama di Hotel JW Marriott Harbour Bay Batam, Minggu (17/9).
Bahlil menyebut, pemerintah berjanji akan membangun komunikasi baik dengan warga Rempang. Ia menyebut akan membicarakan pembangunan proyek strategis nasional tersebut pada masyarakat dengan baik.
"Kita berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya. Kita ini sama-sama orang kampung, ini yang harus kita bicarakan," ujarnya.
Pada Senin (17/9), Menteri Bahlil bertemu dengan perwakilan warga Rempang. Perwakilan warga Rempang, Batam, meminta pemerintah agar tidak merelokasi warga di 16 kampung ke luar Pulau Rempang.
"Dalam pertemuan tadi malam, dari Kekerabatan Adat Masyarakat Tempatan (Keramat) ada masukan bahwa wilayah relokasi jangan di Galang tapi di Rempang. Saya bilang oke. Saya cari caranya bagaimana," kata Bahlil di hadapan warga, Senin (18/9)
Bahlil menyebut, masukan dari perwakilan warga itu nantinya akan dibawanya ke Jakarta untuk dibahas bersama lintas kementerian sembari menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. Untuk wilayah Rempang yang diinginkan warga nantinya akan ditentukan bersama warga.
"Nanti untuk titik lahan Rempang mana, kita juga minta masukkan dari perwakilan bapak-ibu. Kita buka peta wilayah Rempang bersama-sama," lanjutnya.
Bahlil menyebut warga juga meminta agar kuburan tua dan leluhur masyarakat Rempang juga agar tak dibongkar. Bahlil mengaku juga menyetujui hal itu.
"Saya bilang oke. Saya cari caranya bagaimana. Untuk kuburan pendahulu kita, saya tidak izinkan untuk dibongkar. Nanti ini akan dipagar, dibuat gapura, agar dapat nyaman untuk ziarah. Saya buat kesimpulan, kita buat semacam museum untuk menunjukkan identitas perkampungan," ujarnya.
(afb/afb)
