.webp)
Perwakilan warga Rempang, Batam, meminta pemerintah agar tidak merelokasi warga di 16 kampung ke luar Pulau Rempang. Hal itu disampaikan perwakilan warga kepada Menteri Investasi dan BKPM RI, Bahlil Lahadalia.
"Dalam pertemuan tadi malam, dari Kekerabatan Adat Masyarakat Tempatan (Keramat) ada masukan bahwa wilayah relokasi jangan di Galang tapi di Rempang. Saya bilang oke. Saya cari caranya bagaimana," kata Bahlil di hadapan warga, Senin (18/9/2023).
Bahlil menyebut, masukan dari perwakilan warga itu nantinya akan dibawanya ke Jakarta untuk dibahas bersama lintas kementerian sembari menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. Untuk wilayah Rempang yang diinginkan warga nantinya akan ditentukan bersama warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti untuk titik lahan Rempang mana, kita juga minta masukkan dari perwakilan bapak-ibu. Kita buka peta wilayah Rempang bersama-sama," lanjutnya.
Bahlil menyebut warga juga meminta agar kuburan tua dan leluhur masyarakat Rempang juga agar tak dibongkar. Bahli mengaku juga menyetujui hal itu.
"Saya bilang oke. Saya cari caranya bagaimana. Untuk kuburan pendahulu kita, saya tidak izinkan untuk dibongkar. Nanti ini akan dipagar, dibuat gapura, agar dapat nyaman untuk ziarah. Saya buat kesimpulan, kita buat semacam museum untuk menunjukkan identitas perkampungan," ujarnya.
Bahlil kepada perwakilan warga Rempang menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin menzalimi masyarakatnya. Ia juga menekankan bahwa pihaknya akan memberi perlakuan berbeda terhadap masyarakat asli dan masyarakat penggarap di Pulau Rempang.
"Kami tidak mungkin menzalimi bapak-ibu semua. Bagi saudara yang baru mohon maaf perlakuannya berbeda dengan saudara kita yang sudah turun temurun di sini. Karena itu saya kemarin rapat dan buat keputusan," ujarnya.
(afb/afb)
