.webp)
Sejumlah menteri dan Forkopimda tiba di Batam membahas secara khusus proyek Pulau Rempang di Batam yang sempat terjadi kericuhan antara warga dan aparat. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memimpin langsung rapat berasma Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota Batam.
Dalam rapat tersebut dihasilkan beberapa keputusan. Pemerintah juga menjanjikan beberapa hal agar pengembangan Pulau Rempang dapat terlaksana tanpa terjadinya kerusuhan lebih lanjut.
Menteri Bahlil menyampaikan hasil rapat tersebut, di antaranya akan menangani proyek strategis nasional tersebut akan dilakukan dengan soft.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait dengan dinamika yang terjadi di Kepri, khususnya untuk investasi di Pulau Rempang. Tadi kami sudah melakukan beberapa kesepakatan yang akan kita bicarakan dengan rakyat yang mana salah satu di antaranya adalah proses penanganan (warga) Rempang harus dilakukan dengan cara yang soft, yang baik dan kita memberikan penghargaan ke masyarakat yang memang sudah turun-temurun di sana," janji Bahlil, Minggu (17/9/2023).
Bahlil juga mengatakan, pemerintah berjanji akan membangun komunikasi yang baik dengan warga Rempang terkait membicarakan pembangunan proyek strategis nasional.
"Kita berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya. Kita ini sama-sama orang kampung, ini yang harus kita bicarakan," ujarnya.
Pihaknya juga menyebut, akan terus melakukan evaluasi rutin terkait pembangunan proyek tersebut setiap minggunya. Termasuk dari segi pengamanan, Polri juga berjanji bakal melakukannya dengan humanis.
"BP Batam dan Gubernur, kami bertiga telah sepakat melakukan rapat terus-menerus setiap minggu dan urusan keamanan Pak Wakapolri juga sudah menjamin bahwa akan melakukan secara soft semuanya," ujarnya.
Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto berjanji bakal menyerahkan sertifikat tanah berstatus hak milik (SHM) untuk masyarakat Rempang yang mau direlokasi dari kampung mereka.
"Kami juga sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah agar lokasi yang nanti diberikan kepada warga dari 16 titik dari Pulau Rempang itu, dari ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat," kata Hadi.
Hadi menyebut, sudah disiapkan 500 hektare lahan di Kelurahan Sijantung, Galang, Kota Batam untuk lokasi relokasi warga Rempang. Setiap warga juga akan dibangunkan rumah yang langsung bisa diawasi nantinya.
"Kami sudah siapkan lokasi di Dapur 3. Luasnya 500 hektare. Jadi ketika subjeknya sudah ditentukan, kita pingin langsung menyerahkan sertifikat sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik," ujarnya.
Hadi menyebut masyarakat yang diberikan sertifikat SHM itu ialah masyarakat Rempang yang telah diverifikasi pemerintah.
"Untuk yang direlokasi itu juga kami minta diberikan sertifikat hak milik untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan diidentifikasi, masing-masing 500 meter, sertifikat akan kita langsung berikan kepada yang bersangkutan," ujarnya.
(nkm/nkm)
