.webp)
DPRD Sumut mengusulkan 3 nama yang akan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumut (Gubsu) menggantikan Edy Rahmayadi yang telah habis masa jabatannya. Tiga nama tersebut diusulkan setelah diputuskan dalam rapat pimpinan DPRD Sumut.
"Sudah (diputuskan)," kata Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting kepada detikSumut, Kamis (3/8/2023).
Untuk diketahui, Gubsu Edy akan habis masa jabatannya pada 5 September 2023 mendatang. Sehingga Sumut akan dipimpin oleh Pj Gubsu hingga Pilgub Sumut 2024 digelar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tiga nama yang diusulkan itu yakni Arief Sudarto Trinugroho, Lasro Simbolon, dan Safrizal ZA. Berikut profil ketiga calon Pj Gubsu yang diusulkan oleh DPRD Sumut ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
1. Arief Sudarto Trinugroho
Arief saat ini menjabat sebagai Sekda Pemprov Sumut. Jabatan Sekda tersebut dia emban sejak dilantik Gubsu Edy pada 19 Agustus 2022.
Sosok Arief merupakan birokrat tulen. Sebelum berstatus ASN di lingkup Pemprov Sumut, Arief merupakan PNS di Pemkot Medan.
Berbagai jabatan di Pemkot Medan pernah dijabat oleh Arief. Terakhir dia menjabat sebagai Kadis Lingkungan Hidup pada 2018.
Saat menjabat Kadis Lingkungan Hidup Kota Medan, Arief ikut lelang jabatan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Pemprov Sumut. Dia kemudian terpilih dan dilantik oleh Pj Gubsu Eko Subowo, Juli 2018.
Sejak saat itu, Arief mulai meniti karir di Pemprov Sumut. Dia juga pernah dipercaya Edy Rahmayadi sebagai Pjs Wali Kota Medan saat Pilkada 2020.
Sebelum menjadi Sekda Sumut, Arief menjabat sebagai Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Pemprov Sumut. Hampir setahun jadi Sekda Sumut, nama Arief kini diusulkan DPRD menjadi salah satu calon Pj Gubsu.
2. Lasro Simbolon
Lasro Simbolon menjadi salah satu nama yang diusulkan oleh DPRD Sumut untuk jadi Pj Gubsu. Lasro Simbolon saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sejak 5 Agustus 2021.
Pria kelahiran Tapanuli Utara, 3 Desember 1964 ini merupakan lulusan Universitas Sumatera Utara (USU). Lasro merupakan diplomat di Kementerian Luar Negeri.
Pada tahun 1996, Lasro ditempatkan sebagai Sekretaris II Politik Multilateral pada KBRI/PTRI Wina, Austria (1996-2000). Setelah itu dia kembali bertugas di Ditjen Multilateral sebagai Kepala Seksi Politik Khusus.
Pada 2002 hingga 2006, Lasro kemudian ditugaskan menjadi konselor PTRI Jenewa, Swiss dan menjadi person in charge untuk UN Human Rights Council, IOM, ICRC, dan sebagian tugas-tugas terkait dengan ILO, WHO, dan ITU. Setelah 4 tahun bertugas di PTRI Jenewa, Lasro mengemban tugas sebagai Co-coordinator Bidang Substansi, Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI-Timor Leste di Denpasar, Bali.
Pada 2008, Lasro kemudian ditugaskan menjadi Kasubdit Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan, Direktorat Hak Asasi Manusia. Setelah itu, Lasro bertugas selaku Minister Counsellor pada KBRI Den Haag, Belanda hingga 2012.
Lasro Simbolon dipromosikan menjadi Eselon II di Kementerian Luar Negeri sebagai Direktur Afrika pada 2012 hingga 2016. Setelah itu, Lasro dipromosikan sebagai Wakil Kepala Perwakilan RI (Wakil Duta Besar) untuk Rusia dan Belarus di KBRI Moskow pada bulan Juli 2016 selama 3 tahun.
Sekembalinya dari Moskow, Lasro bertugas selaku Diplomat Ahli Madya (Minister) pada Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. Lasro kemudian menjabat Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik di BP2MI.
3. Safrizal ZA
Safrizal ZA menjadi nama terakhir yang diusulkan oleh DPRD Sumut ke Mendagri untuk menjadi Pj Gubsu. Safrizal ZA saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 2020.
Nama Safrizal sendiri belakangan menjadi perhatian masyarakat, khususnya di Aceh. Sebab, DPR Aceh juga mengusulkan nama Safrizal sebagai Pj Gubernur Aceh dan tidak dipilih oleh Mendagri.
Safrizal merupakan lulusan pertama STPDN Jatinangor. Pria kelahiran Aceh 1970 ini mengawali kariernya dengan menjabat sebagai lurah di Lhokseumawe pada tahun 1994.
Jabatan terakhirnya di Aceh adalah Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2000. Setelah itu, dia menjadi Kasi Aceh dan DKI Jakarta Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda di Kemendagri.
Dia juga pernah menang sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada tahun 2016. Safrizal kemudian ditunjuk sebagai Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Pada 2021, Safrizal ditunjuk sebagai Pj Gubernur Kalimantan Selatan. Selesai dari Pj Gubernur Kalimantan Selatan, dia kembali menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
(nkm/nkm)
