"Kami berkeyakinan dengan majelis hakim yang ditunjuk itu sebenarnya nggak mungkin orang licik seperti Moeldoko ini bisa nyogok-nyogok kata orang Medan gitu lah," kata Lokot Nasution di Kantor DPD Partai Demokrat Sumut, Selasa (25/7/2023).
Namun, PK Moeldoko ini bukan kasus hukum murni, ada unsur politik di dalamnya. Sehingga mereka menduga PK tersebut merupakan langkah untuk menjegal Anies Baswedan sebagai capres 2024.
"Tetapi kasus ini seperti yang kita ketahui bukan kasus hukum murni, ada politik di dalamnya, seperti yang kita ketahui apakah ini dilakukan untuk menghalangi pencalonan Mas Anies Baswedan atau hal lainnya, " ucapnya.
Belum lagi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlihat masih mesra dengan Moeldoko sebagai bawahannya. Padahal pihaknya sudah berulang kali agar Moeldoko diberhentikan sebagai KSP.
"Ini kan bisa menjadi persepsi yang berkembang di masyarakat nantinya kalau pimpinan negara ini khusus Pak Jokowi masih sangat mesra dengan KSP Moeldoko sebagai bawahannya, dia pasti tahu bahwasanya KSP Moeldoko mengajukan PK, tapi tidak diberitahu dengan keras atau tidak juga KPS Moeldoko ini diberhentikan dari jabatannya, kami sudah berulang kali minta," ujarnya.
Lokot menyebutkan, dugaan tersebut menguat karena sosok Anies Baswedan merupakan capres yang tidak diinginkan oleh rezim Jokowi. Sebab, partai pengusung Jokowi kebanyakan mendukung Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo sebagai capres.
"Kalau nggak (untuk menjegal pencalonan Anies) apalagi?, Mas Anies Baswedan ini adalah calon yang tidak diinginkan oleh oligarki, Mas Anies Baswedan adalah calon presiden yang tidak diinginkan oleh rezim hari ini," sebutnya.
"Tidak diinginkan seperti apa? Itu terbukti partai hari ini mendukungnya Pak Prabowo atau Pak Ganjar," imbuhnya.
Anies Sendiri diusung oleh Demokrat, PKS dan NasDem. Sehingga jika Demokrat diambil oleh Moeldoko, maka pencapresan Anies akan terganggu.
"Mas Anies yang dukungnya hanya Demokrat, PKS, sama NasDem, kalau Demokrat diambil oleh mereka, maka NasDem dan PKS nggak cukup untuk ngusulkan Ma Anies, kan sederhana analisanya, padahal Mas Anies belum tentu menang, menang kali bisa," tutupnya.
(astj/astj)