.webp)
DPD dan DPC Partai Demokrat se Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan mengawal proses persidangan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, di Mahkamah Agung, Jakarta. Mereka pun akan berangkat ke Jakarta untuk mengawal proses itu.
"Untuk menyampaikan satu kali lagi sikap kami untuk sidang PK Moeldoko di mana hakim yang akan menyidangkan ini sudah dibentuk oleh Mahkamah Agung," kata Ketua DPD Demokrat Sumut Muhammad Lokot Nasution di Medan, Selasa (25/7/2023).
Lokot bersama 33 Ketua DPC Demokrat se-Sumut menggelar rapat hari ini di kantor DPD Demokrat Sumut. Salah satu agenda rapat adalah menyikapi keluarnya hakim untuk PK Moeldoko.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdiskusi tentang kesiapan kami untuk turun ke Jakarta untuk menuntut keadilan, sebenarnya dengan 33 DPC yang hadir hari ini membuktikan kepengurusan yang sah adalah kepengurusan kami yang dipimpin ketua umum kami oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono," ucapnya.
Menurut mereka, setiap warga negara berhak untuk menempuh jalur hukum seperti PK, namun pihaknya merasa aneh. Sebab, Moeldoko mengajukan PK padahal tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat. Bahkan sosok Moeldoko disebut tidak punya hak atas Partai Demokrat.
"Tetapi dengan PK Moeldoko ini, itu adalah permasalahan hukum ya silahkan saja, bisa dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia, tapi ada keanehan di sini, PK ini dilakukan oleh seorang warga negara benar, tetapi dia tidak punya KTA, dia tidak punya sedikit pun hak untuk partai ini, dia tidak pernah berjuang bersama partai ini, dia tidak pernah jatuh bangun bersama partai ini," ujarnya.
Namun, Moeldoko yang merupakan orang luar tiba-tiba mengajukan PK ke kepengurusan AHY. Sehingga Lokot meminta agar majelis hakim memberikan perlindungan hukum terhadap mereka.
"Lalu tiba-tiba dia mengajukan PK seolah-olah partai ini adalah miliknya, dia yang lahirkan, dia yang memperjuangkan, saya hanya ingin menyampaikan sekali lagi kepada majelis hakim yang akan menyidangkan ini, kami memohon perlindungan hukum kepada bapak-bapak yang terhormat," sebutnya.
Lokot menuturkan jika mereka akan turun ke jalan jika keadilan tidak mereka dapatkan. Kader Partai Demokrat bersama warga Indonesia akan turun ke jalan menuntut keadilan.
"Karena sampai waktunya nanti, keadilan tidak ada lagi di negeri ini, saya rasa bukan hanya kami kader Partai Demokrat, tapi seluruh anak bangsa akan bergerak bersama kami untuk menuntut keadilan di jalanan," tutupnya.
Dilansir dari detikNews, Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Di mana Moeldoko melawan Menkumham Yasonna Laoly soal pengesahan AD/ART Partai Demokrat (PD).
Berdasarkan situs MA, Jumat (14/7/2023), tiga hakim agung yang diturunkan yaitu Yosran yang juga ketua majelis PK. Adapun anggota majelis adalah Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun.
"Panitera Pengganti Adi Irawan," demikian bunyi sirus resmi MA tersebut.
(astj/astj)
