.webp)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengaku pernah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pendidikan jika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tidak cocok diberlakukan di Sumut. Selain mereka, ternyata Edy juga pernah meminta sistem zonasi dihapuskan ke Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.
Edy menyampaikan ke La Nyalla saat menerima kunjungan kerja DPD RI di rumah dinasnya pada Rabu (16/9/2020). Saat itu, Edy mengatakan jika Pemprov Sumut akan memberikan beasiswa ke siswa SMA/SMK.
"Kami ke depan merencanakan tetapi untuk untuk 2020-2021, dana pendidikan yang sementara kami niatkan adalah kami siapkan Rp 50 ribu per kepala untuk beasiswa murid-murid SMA/SMK. Rp 50 ribu ini kalau dihitung setahun itu sudah 370 miliar," kata Edy dalam sambutannya saat itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edy menjelaskan beasiswa ini akan diberikan dalam bentuk bantuan uang sekolah. Kebijakan itu diambil Edy untuk meringankan biaya pendidikan untuk anak SMA/SMK di Sumut.
Setelah itu, Edy meminta agar sistem zonasi di dunia pendidikan dihapus. Menurutnya, sistem zonasi tidak cocok diterapkan di daerah.
"Ada hal yang kami sarankan sama bapak Ketua, masalah pendidikan, mohon dengan segala hormat tentang zonasi. Mohon tidak dilakukan zonasi, berbeda dengan Jakarta, tingkat SMA, SMK, SMP, itu sudah merata kondisinya di Jakarta. Kondisi Jakarta berbeda dengan kondisi di daerah," ucapnya.
Edy mengatakan jika sistem zonasi dihapus, pelajar dari daerah di luar Medan bisa bersekolah di SMA negeri yang ada di Medan. Hal ini, kata Edy, dapat membuat orang-orang yang memiliki kualitas mendapat prioritas di dunia pendidikan.
"Kami mohon dengan segala hormat, itu orang-orang yang di Tarutung, di Tanah Karo, di Nias, kalau dia punya kemampuan maka ikut tes ke SMA 1 Negeri dia bisa kalau tidak ada zonasi. Sehingga orang-orang yang berkualitas bisa mendapat prioritas dalam pendidikan ini. Kami mohon sarannya," ujarnya.
Edy kemudian kembali menyinggung soal sistem zonasi tidak cocok di Sumut usai melantik PPPK di Kantor Gubsu, Jumat (21/7/2022). Edy menyampaikan itu saat ditanya soal tanggapannya mengenai PPDB 2023 di berbagai daerah di Indonesia banyak masalah.
"Kenapa begitu? Saya tidak cerita di provinsi lain, saya cerita Sumut, Sumut saya ini 33 kabupaten dan kota, jumlah guru yang ada di daerah sana itu tidak sama dengan guru yang ada di Medan, infrastruktur sekolah di sana dengan di Medan berbeda," kata Edy di Medan, Jumat (21/7/2023).
Sehingga dia merasa sistem zonasi tidak bisa diterapkan di Sumut. Jumlah guru dan infrastruktur di Sumut tidak merata seperti di Jakarta.
"Sehingga tidak bisa zonasi, sehingga prioritas murid mana yang harus kita ajar, kalau di Jakarta, di ujung sama di tengah infrastruktur sudah sama, guru sudah sama," ujarnya.
Dengan begitu, dia menilai sistem zonasi tidak bisa disamakan penerapannya di Jakarta dan di Sumut. Karena Jakarta provinsi maju, sedangkan Sumut belum.
"Jadi jangan disamakan daerah yang sudah maju dengan daerah daerah kita yang sedang berusaha untuk maju," ungkapnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya...
Edy meminta sistem penerimaan dikembalikan seperti dulu, yakni dengan tes. Sehingga peserta didik termotivasi, bukan malah memilih pindah alamat seperti yang belakangan ini kerap menjadi masalah PPDB sistem zonasi.
"Kembalikan kek dulu, tes, sehingga seleksi alam dan motivasi anak itu pun jadi 'saya harus tes', ini 'ngapain saya tes, pindah alamat aja lah, agar saya masuk ke sini, masuk ke sini'," ucapnya.
Edy mengaku sudah menyampaikan penolakan tersebut ke Menteri Pendidikan. Bahkan, dia sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tiga kali saya ngomong, sama presiden sudah, sama menteri pendidikan sudah, di koran sudah," tutupnya.
Simak Video "Video KPK Bakal Panggil Bobby Kalau Ada Dugaan Terlibat Kasus OTT di Sumut"
[Gambas:Video 20detik]
(dhm/dhm)
