.webp)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menolak penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Edy mengaku sudah menyampaikan penolakan itu ke menteri hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tiga kali saya ngomong, sama presiden sudah, sama menteri pendidikan sudah, di koran sudah," kata Edy di Medan, Jumat (21/7/2023).
Edy selanjutnya menjelaskan alasan menolak penerapan PPDB sistem zonasi di Sumut. Salah satunya karena ada ketimpangan infrastruktur di daerah dan ibu kota provinsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa begitu? Saya tidak cerita di provinsi lain, saya cerita Sumut, Sumut saya ini 33 kabupaten dan kota, jumlah guru yang ada di daerah sana itu tidak sama dengan guru yang ada di Medan, infrastruktur sekolah di sana dengan di Medan berbeda," ucapnya.
Sehingga dia merasa sistem zonasi tidak bisa diterapkan di Sumut. Jumlah guru dan infrastruktur di Sumut tidak merata seperti di Jakarta.
"Sehingga tidak bisa zonasi, sehingga prioritas murid mana yang harus kita ajar, kalau di Jakarta, di ujung sama di tengah infrastruktur sudah sama, guru sudah sama," ujarnya.
Dengan begitu, tidak bisa disamakan penerapan sistem zonasi di Jakarta dan di Sumut. Karena Jakarta provinsi maju, sedangkan Sumut belum.
"Jadi jangan disamakan daerah yang sudah maju dengan daerah daerah kita yang sedang berusaha untuk maju," ungkapnya.
Edy meminta sistem penerimaan dikembalikan seperti dulu, yakni dengan tes. Sehingga peserta didik termotivasi, bukan malah memilih pindah alamat seperti yang belakangan ini kerap menjadi masalah PPDB sistem zonasi.
"Kembalikan kek dulu, tes, sehingga seleksi alam dan motivasi anak itu pun jadi 'saya harus tes', ini 'ngapain saya tes, pindah alamat aja lah, agar saya masuk ke sini, masuk ke sini'," tutupnya.
(astj/astj)
