Penolakan Gubsu Edy Terhadap PPDB Sistem Zonasi hingga Lapor ke Jokowi

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyampaikan pendapatnya tentang sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Eks Pangkostrad itu mengaku tidak setuju sistem itu diterapkan di Sumut.

Penolakan sistem zonasi di Sumut sendiri sudah disampaikan Edy secara langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum itu dia pun sudah menyampaikan hal senada ke menteri pendidikan.

"Tiga kali saya ngomong, sama presiden sudah, sama menteri pendidikan sudah, di koran sudah," kata Edy Rahmayadi di Medan, Jumat (21/7/2023).

Menurut Edy, sistem zonasi belum tepat digunakan untuk PPDB di Sumut. Sebab, saat ini masih terjadi ketimpangan infrastruktur pendidikan di kota dan daerah.

Jumlah guru di Kota Medan diakuinya tidak bisa dibandingkan dengan jumlah guru di daerah. Karena itulah dia tidak sepakat dengan PPBD dengan sistem zonasi.

"Kenapa begitu? Saya tidak cerita di provinsi lain, saya cerita Sumut, Sumut saya ini 33 kabupaten dan kota, jumlah guru yang ada di daerah sana itu tidak sama dengan guru yang ada di Medan, infrastruktur sekolah di sana dengan di Medan berbeda," ucapnya.

Sehingga dia merasa sistem zonasi tidak bisa diterapkan di Sumut. Jumlah guru dan infrastruktur di Sumut tidak merata seperti di Jakarta.

"Sehingga tidak bisa zonasi, sehingga prioritas murid mana yang harus kita ajar," jelasnya.

Sistem zonasi dinilai Edy bisa diterapkan di Jakarta karena infrastruktur pendidikan di sana sudah lebih baik. "Kalau di Jakarta, di ujung sama di tengah infrastruktur sudah sama, guru sudah sama," ujarnya.

Dengan begitu, tidak bisa disamakan penerapan sistem zonasi di Jakarta dan di Sumut. Karena Jakarta provinsi maju, sedangkan Sumut belum.

"Jadi jangan disamakan daerah yang sudah maju dengan daerah daerah kita yang sedang berusaha untuk maju," ungkapnya.

Edy Minta PPDB Kembali Gunakan Sistem Tes. Baca Halaman Berikutnya...