.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara soal usulan penundaan pemilu dari Bawaslu. Ia menegaskan Pemilu 2024 tidak akan ditunda dan mengklaim Pemilu 2024 akan lebih aman dan damai dibanding sebelumnya.
"Menurut saya, pemilu sekarang ini relatif lebih damai, karena sudah tinggal 4 bulan lagi penentuan calon, dan alhamdulilah kita tenang, tidak ada kekerasan-kekerasan fisik kekerasan politik," kata Mahfud di gedung DPRD DIY, dilansir detikJateng, Minggu (16/7/2023).
Berbeda dengan Pemilu 2019, menurutnya saat itu geombang kekerasan politik, maupun kekerasan fisik sangat terasa. Hal itu membuat Mahfud Md berpandangan tidak relevan menunda pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ndak relevan, kalau ada kesulitan lalu Pilkada atau Pemilu ditunda ya ndak akan pernah ada Pemilu. Justru dibentuk adanya panitia-panitia itu agar tidak ada penundaan Pemilu," tuturnya.
Justru menurut Mahfud, Bawaslu selaku lembaga negara resmi dan sepanjang waktu lah yang harus mengantisipasi kesulitan-kesulitan agar tidak ada penundaan Pemilu.
"Karena agenda konstitusi ndak boleh mundur," tegasnya.
Sebelumnya, Bawaslu mengusulkan agar opsi penundaan Pilkada 2024 yang seharusnya digelar November 2024, dibahas.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu (13/7). Hal itu, menurutnya lantaran adanya kekhawatiran jika Pilkada digelar November 2024, salah satunya karena baru dilantiknya presiden.
"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja keterangannya, Kamis (13/7), dikutip dari detikNews.
"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," sambungnya.
(nkm/nkm)
