Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi tak setuju posisi Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia diisi oleh kalangan militer. Gerindra Sumut bereaksi dan melayangkan kritik ke mantan Pangkostrad itu.
Edy mengatakan posisi itu sebaiknya diisi oleh rakyat biasa alias sipil. Hal itu disampaikan Edy ketika memberikan sambutan di acara Pelantikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sumut.
Menurut Edy strategi dalam perang yang sama seperti strategi mengembangkan LPM. "Saya dulu mantan tentara. Dulu saya dididik untuk perang, itu tidak bisa perang sendiri. Ada namanya pola operasi," kata Edy dalam sambutannya saat acara, Kamis (6/7/2023) itu.
Edy mengatakan tentara berperang harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan pola operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).
"Dua-duanya sangat memerlukan rakyat. Kenapa? saya lompat dulu ke (pembahasan) bawah tadi, paragraf, susunan, operasi tadi itu diawali dengan cipta kondisi," sebutnya.
Kemudian, Edy bicara tentang strategi dalam perang untuk menahan serangan musuh yang salah satunya disebut operasi pertahanan pantai. Operasi-operasi ini diatur oleh Menteri Pertahanan.
"Siapa yang mengatur ini? Menhan. Siapa ini Menhan, haruskah militer? Saya tidak setuju Menhan itu dari militer," tuturnya.
Edy mengatakan saat ini hanya ada dua negara yang memiliki Menteri Pertahanan memiliki latarbelakang militer. Dua negara itu yakni Indonesia dan Myanmar.
"Di dunia manapun, saat ini Menhan yang dipimpin mantan militer itu Myanmar dan Indonesia," sebutnya.
Edy mengatakan jika dirinya lebih setuju jika posisi Menhan itu diisi oleh sipil. Alasannya karena perang itu melibatkan semua pihak yang ada di suatu negara, bukan hanya dari kalangan militer.
"Kenapa? Karena perang itu bukan hanya militer. Perang itu melibatkan semua yang ada di negara," jelasnya.
Respons Jubir Prabowo dan Gerindra Sumut di Halaman Berikutnya...
Simak Video "Video KPK Bakal Panggil Bobby Kalau Ada Dugaan Terlibat Kasus OTT di Sumut"
(astj/astj)