.webp)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, menjelaskan kenapa dia tidak setuju posisi Menteri Pertahanan (Menhan) dijabat oleh militer. Edy beralasan Menhan dari militer kurang pas, karena perang bukan hanya soal militer tapi semua pihak.
Di dunia hanya ada dua negara yang posisi Menhan dijabat oleh militer. Indonesia adalah salah satunya. "Di dunia manapun, saat ini Menhan yang dipimpin mantan militer itu Myanmar dan Indonesia," ujarnya saat acara Pelantikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sumut di Medan, Kamis (6/7/2023).
Edy kemudian menyebut latar belakangnya sebagai prajurit TNI menjadi salah satu faktor dia mengeluarkan pendapat itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya dulu mantan tentara. Dulu saya dididik untuk perang, itu tidak bisa perang sendiri. Ada namanya pola operasi," ujar Edy.
Kata dia, TNI berperang harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan pola operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).
"Dua-duanya sangat memerlukan rakyat. Kenapa? saya lompat dulu ke (pembahasan) bawah tadi, paragraf, susunan, operasi tadi itu diawali dengan cipta kondisi," sebutnya.
Kemudian, Edy bicara tentang strategi dalam perang untuk menahan serangan musuh yang salah satunya disebut operasi pertahanan pantai. Operasi-operasi ini diatur oleh Menteri Pertahanan.
"Siapa yang mengatur ini? Menhan. Siapa ini Menhan, haruskah militer? Saya tidak setuju Menhan itu dari militer," tuturnya.
Edy mengatakan jika dirinya lebih setuju jika posisi Menhan itu diisi oleh sipil. Alasannya karena perang itu melibatkan semua pihak yang ada di suatu negara, bukan hanya dari kalangan militer.
"Kenapa? Karena perang itu bukan hanya militer. Perang itu melibatkan semua yang ada di negara," jelasnya.
(astj/astj)
