.webp)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, tak setuju posisi Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia diisi dari kalangan militer. Ucapan Edy itu kemudian diluruskan anak buahnya, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus.
Edy punya alasan kenapa posisi Menhan kurang cocok diisi oleh kalangan yang memiliki latar belakang militer. Sebab, perang bukan hanya soal militer tapi semua pihak.
Kemudian eks Pangkostrad itu menyebut di dunia hanya ada dua Menhan yang dijabat oleh militer. Salah satunya adalah Indonesia. "Di dunia manapun, saat ini Menhan yang dipimpin mantan militer itu Myanmar dan Indonesia," ujar Edy saat acara Pelantikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sumut di Medan, Kamis (6/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edy kemudian menyebut latar belakangnya sebagai prajurit TNI menjadi salah satu faktor dia mengeluarkan pendapat itu.
"Saya dulu mantan tentara. Dulu saya dididik untuk perang, itu tidak bisa perang sendiri. Ada namanya pola operasi," ujar Edy.
Kata dia, TNI berperang harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan pola operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).
"Dua-duanya sangat memerlukan rakyat. Kenapa? saya lompat dulu ke (pembahasan) bawah tadi, paragraf, susunan, operasi tadi itu diawali dengan cipta kondisi," sebutnya.
Kemudian, Edy bicara tentang strategi dalam perang untuk menahan serangan musuh yang salah satunya disebut operasi pertahanan pantai. Operasi-operasi ini diatur oleh Menteri Pertahanan.
"Siapa yang mengatur ini? Menhan. Siapa ini Menhan, haruskah militer? Saya tidak setuju Menhan itu dari militer," tuturnya.
Edy mengatakan jika dirinya lebih setuju jika posisi Menhan itu diisi oleh sipil. Alasannya karena perang itu melibatkan semua pihak yang ada di suatu negara, bukan hanya dari kalangan militer.
"Kenapa? Karena perang itu bukan hanya militer. Perang itu melibatkan semua yang ada di negara," jelasnya.
Penjelasan Kadis Kominfo soal Ucapan Gubsu Edy di Halaman Berikutnya....
Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus kemudian mencoba meluruskan pernyataan pucuk pimpinannya itu. Dia menyebut pernyataan gubernur hanya berniat mengajak sipil ikut serta jika terjadi perang.
"Dikatakan Pak gubernur, semua operasi militer mestinya melibatkan masyarakat, perang itu melibatkan seluruh komponen termasuk sipil," kata Ilyas.
Ilyas mengatakan soal pelibatan sipil dalam setiap operasi militer memang kerap disampaikan Gubsu Edy dalam berbagai kesempatan. "Memang sudah kerap disampaikannya dalam berbagai kesempatan mengenai pelibatan sipil dalam militer, sebab memang jika sudah dalam kondisi perang, sipil pun mesti terlibat," kata Ilyas.
Ilyas kemudian meminta agar pandangan Edy Rahmayadi terkait ketahanan nasional tidak dipandang dengan negatif. Dia menyebut, pandangan itu dia sampaikan berdasarkan pengalamannya di dunia militer.
"Saya berharap pernyataan Edy Rahmayadi tidak diartikan negatif, beliau tidak ada maksud buruk dan menyinggung siapapun, hal itu merupakan pendapatnya mengenai dunia militer, dan beliau sudah berkarir puluhan tahun di sana," tuturnya.
Simak Video "Video KPK Bakal Panggil Bobby Kalau Ada Dugaan Terlibat Kasus OTT di Sumut"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)
