Penilaian Gubsu Edy yang Tak Setuju Menteri Pertahanan dari Militer

Medan -

Jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) yang diemban Prabowo Subianto dikritik Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi. Eks Pangkostrad itu mengaku tidak setuju jabatan Menhan diisi oleh militer.

Awalnya dia mengungkapkan di dunia ini hanya Indonesia dan Myanmar yang posisi Menhan dijabat militer. Sedangkan negara lain tidak.

"Di dunia manapun, saat ini Menhan yang dipimpin mantan militer itu Myanmar dan Indonesia," ujarnya saat acara Pelantikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sumut di Medan, Kamis (6/7/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Edy kemudian menyebut latar belakangnya sebagai prajurit TNI ikut menjadi dasar penilaiannya. Selama menjadi prajurit TNI, Edy mengaku dididik untuk berperang.

"Saya dulu mantan tentara. Dulu saya dididik untuk perang, itu tidak bisa perang sendiri. Ada namanya pola operasi," ujar Edy.

Prabowo Subianto dan Edy Rahmayadi (Nizar Aldi/detikSumut)

Kata dia, TNI berperang harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan pola operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

"Dua-duanya sangat memerlukan rakyat. Kenapa? saya lompat dulu ke (pembahasan) bawah tadi, paragraf, susunan, operasi tadi itu diawali dengan cipta kondisi," sebutnya.

Kemudian, Edy bicara tentang strategi dalam perang untuk menahan serangan musuh yang salah satunya disebut operasi pertahanan pantai. Operasi-operasi ini diatur oleh Menteri Pertahanan.

"Siapa yang mengatur ini? Menhan. Siapa ini Menhan, haruskah militer? Saya tidak setuju Menhan itu dari militer," tuturnya.

Edy mengatakan jika dirinya lebih setuju jika posisi Menhan itu diisi oleh sipil. Alasannya karena perang itu melibatkan semua pihak yang ada di suatu negara, bukan hanya dari kalangan militer.

"Kenapa? Karena perang itu bukan hanya militer. Perang itu melibatkan semua yang ada di negara," jelasnya.

Gerindra Kritik Pernyataan Edy Rahmayadi. Baca Halaman Berikutnya...

Sekretaris DPD Gerindra Sumut Sugiat Santoso melayangkan kritik atas pernyataan Edy Rahmayadi itu. Menurut dia, Prabowo dengan latar belakang militer berhasil mengemban kepercayaan Presiden Jokowi dengan baik.

"Kami pikir ini pernyataan yang konyol ya. Karena kita tahu bersama, saat ini Pak Prabowo yang berlatar belakang militer memiliki segudang prestasi sebagai seorang Menteri Pertahanan," ujar Sugiat.

Seharusnya Edy, kata dia, tidak berbicara tentang latar belakang seseorang yang mengisi jabatan menteri. Edy disebut harus menilai prestasi dari orang tersebut.

"Jadi bukan karena dia militer atau tidak militer, tapi karena kemampuan dan prestasi. Kami juga yakin, dipilihnya Pak Prabowo oleh Pak Presiden Jokowi juga karena menilai kemampuan dan akhirnya dibuktikan dengan prestasi-prestasi tersebut," sebut Sugiat.

"Jadi tidak mungkin Pak Jokowi tidak mempertimbangkan latar belakang militer Pak Prabowo sebagai dasar memilihnya sebagai Menteri Pertahanan. Latar belakang, pengalaman itu lah yang kami yakin menjadi dasar Pak Jokowi memilih Pak Prabowo," imbuhnya.

Sugiat juga menyebut Prabowo juga dapat merangkul semua kelompok dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Hal ini disampaikannya untuk membantah pernyataan Edy.

"Pak Prabowo kan juga mampu merangkul semua golongan masyarakat. Hal itu yang membuat beliau saat ini menjadi sangat disegani hingga luar negeri," jelasnya.