.webp)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap Riau sebagai wilayah yang sering kena serangan siber. Apa kata Pemprov Riau?
Dikutip dari detikInet, berdasarkan data serangan cyber atau siber milik BSSN, Honeynet, per 9 Juni, serangan siber di Riau mencapai 54.313.225 kali di tahun 2023. Sementara itu, Jakarta diserang sebanyak 22.675.621 dan Jawa Tengah 14.493.173.
Kepala Dinas Kominfotik Riau, Erisman Yahya mengakui banyak dapat serangan siber. Namun semua sudah mendapat perlindungan sebelum serangan siber masuk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita antisipasi ada, kita beri perlindungan terhadap sistem kita. Kalaupun kita tetap diserang, ya pasti ada celah. Tetapi posisi teman-teman langsung cepat turun," kata Erisman, Rabu (21/6/2023).
Erisman pun mencontohkan adanya situs pemerintah kena serangan siber seperti milik Sekretariat DPRD Riau. Namun, serangan bisa cepat diatasi tidak lebih dari dua jam.
"Salah satunya situs Sekwan kemarin juga tidak sampai 2 jam. Tentu kami juga fokus penanganan untuk cepat, ditangani kalau terjadi serangan siber," kata Erisman.
Terkait banyaknya serangan siber masuk, Erisman melalui persandian juga tercatat berulang kali melakukan pelatihan di tiap instansi pemerintah. Termasuk di tingkat kabupaten dan kota di Riau.
"Kita juga rutin pelatihan untuk agen-agen tingkat kabupaten kota. Bertahap BSSN mulai launching, termasuk salah satunya kita dan menyusul Pemkot Pekanbaru dan Inhu (Indragiri Hulu) sudah transisi semua," katanya.
Hasil penelusuran, banyak serangan siber dilakukan karena iseng. Pelaku menyerang, lalu memberi peringatan bahwa website tersebut mudah diakses pelaku siber dan minta dilakukan assesment.
"Honyenet kita juga sudah dipasang BSSN. Kami sudah koordinasi dan motif banyak iseng, ada juga yang masuk kemudian dia kasih warning 'eh ini situs kamu perlu dan harus diassesment karena rawan dibobol'," kata mantan Kepala Penghubung Pemprov Riau tersebut.
Sementara situs yang banyak mendapat serangan siber tak lain adalah situs-situs pemerintah. Sebab banyak situs dibuat tanpa dilakukan update atau assesment ulang penggunaannya.
Selain itu, beberapa aplikasi yang dibuat dinas terkait juga tidak dilaporkan pada Diskominfotik untuk diverifikasi. Termasuk assesment terkait keamanan data di situs tersebut.
"OPD kalau paling banyak di website, di aplikasi yang buat sendiri. Makanya saran kita kalau buat aplikasi itu kita assesment, ini rawan diserang atau tidak, ini aman atau tidak. Ya kita sarankan koordinasi. Sejauh ini yang kita antisipasi adalah data bocor," katanya.
(ras/astj)
